HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada pemerintah untuk membentuk sebuah regulasi dalam penanganan maraknya paham-paham Wahabi. Hal itu dianggap penting sebagai upaya menghilangkan paham ekstremisme dalam masyarakat. Karenanya ia menilai perlu regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis ta’lim, media online maupun media sosial. Usulan tersebut merupakan salah […]Read More
Tags : pemerintah
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya terhadap MUI yang telah mampu menjembatani komunikasi antara Ulama dengan pemerintah. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan pembukaan Munas MUI ke-10 secara virtual pada Rabu malam, 25 November 2020. “MUI telah menjadi tenda besar umat Islam. MUI menjadi pelayan umat dengan komitmen dan peran […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Roma – Presiden Persatuan Komunitas Islam di Italia (UCOII), Yassine Lafram desak pemerintah Italia untuk memperbanyak tempat pemakaman untuk warga muslim di negara tersebut. Hal ini menyusul banyaknya jenazah warga yang beragama Islam yang terbengkalai di tengah wabah virus corona. “Kami mengajukan permintaan untuk membuka ruang baru bagi Muslim di pemakaman kota secara nasional,” […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menanggapi kabar tentang kebijakan batal-nya pemotongan UKT (Uang Kuliah Tunggal) sebesar 10%. Melalui sambungan pertemuan virtual dalam talkshow bertajuk OBSESI yang digelar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam pada Senin 5 Mei 2020, Wamenag mengatakan bahwa Kemenag saat ini mempertimbangkan kembali rencana kebijakan pemotongan UKT bagi mahasiswa Perguruan […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Akibat dampak virus Corona, seluruh kegiatan civitas akadimik dialihkan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, dalam kasus ini di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pihak pusat dinilai lamban meresponnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Pimpinan PTKIN, Babun Suharto pada kesempatan diskusi daring Permadani Diksi Nasional beberapa waktu lalu, bertajuk ‘Sistem […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Program Kartu Prakerja belakangan banyak mendapatkan sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) Anggia Erma Rini mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali pada program kartu prakerja tersebut dari berbagai aspek sebelum program tersebut berjalan terlalu jauh. Menurutnya sistem penerimaan peserta Kartu Prakerja juga […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Pemerintah melalui Kementrian Agama (Kemenag) resmi meniadakan kegiatan buka puasa bersama pada bulan puasa tahun ini, langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus Corona di Indonesia. “Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan,” Menteri Agama harap Fachrul Razi dalam keterangan persnya dikutip Selasa […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Jakarta — Sekjen Majelis Ulama Indonesia, atau MUI, Anwar Abbas mengapresiasi langkah kongkrit pemerintah untuk menyalurkan bantuan Bantuan Langsung Tunai, atau BLT, di tengah gunjangan Virus Corona (Virus-19). “Kebijakan ini harus ditempuh kalau kita sebagai bangsa memang benar-benar serius untuk memutus mata rantai penularan covid-19 ini. Karena kalau rakyat masih berkeliaran mencari nafkah, maka […]Read More
Corona, antara menjaga tauhid dan taat pemerintah. Sebuah dilema antara harus menjalankan ibadah atau memutus mata rantai virus. Oleh: KH. Haris Shodaqoh HIDAYATUNA.COM – Corona atau Covid-19 yang menjadi pandemic saat ini cukup meresahkan masyarakat, bukan saja di Jakarta tapi sudah merambah ke Jawa Tengah. Saya sendiri juga resah dalam menghadapi masyarakat, “Satu sisi kita […]Read More
Pemerintah Indonesia mengaku akan mengambil langkah tegas jika ada ASN yang terpapar paham readikalisme di negeri ini HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kembali menegaskan, bahwa pemerintah memiliki akses jejak digital terhadap para pejabat eselon I dan II sampai ke pjbt fungsional dan ASN. Hal tersebut sebagai pembuktian jika […]Read More