Data Siswa Madrasah Penerima PIP Mulia Disesuaikan Pemerintah
Data Siswa Madrasah Penerima PIP Mulia Disesuaikan Pemerintah (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Seluruh data siswa madrasah penerima PIP Kementerian Agama (Kemenag) dilakukan penyesuaian. Proses penyesuaian ini dilakukan dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Adapun proses yang dilakukan adalah dengan menyamakan data dengan para siswa madrasah yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Hal itu disampaikan oleh Direktorat Kurikulum, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah bersama dan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos).
Direktur KSKK Madrasah Isom Yusqi menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan komitmen dan sinergi dalam hal penyediaan data valid. Mengingat selama ini, banyak data yang tumpang tindih.
“Publik perlu tahu bahwa Kemenag dalam mengelola PIP memang betul-betul menggunakan data yang sudah terpadankan dengan basis Data Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos,” ujar Isom melelui siaran persnya, dilansir dari Jawa Pos, Senin (16/8/2021).
Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyalurkan seluruh anggaran PIP madrasah tahun 2021. Total anggarannya mencapai Rp 1,3 triliun. Tahap selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi, untuk memastikan dana bantuan sosial PIP tepat sasaran dan diterima utuh.
“Anggaran PIP sebesar Rp 1,3 triliun sudah tersalur semuanya. Namun, tetap harus dikontrol dan diawasi, agar dana PIP ini diterima tepat sasaran, sesuai kondisi, dan bisa dirasakan manfaatnya,” sambungnya.
Kedepan untuk daerah atau madrasah yang bagus dan konsisten dalam pencairan akan diberikan reward. Begitu juga sebaliknya, bakal diberika punishment.
Sementara itu, Kepala Pusdatin-Kemensos Agus Zainal mengingatkan agar bantuan sosial tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kerja sama penyediaan data ini diharapkan mampu meminimalisasi kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima.
“Poin penting dari kerja sama ini adalah validitas dan keabsahan data, sehingga penerima bantuan sosial memang mustahiqnya, bukan yang data asal-asalan. Jadi, jangan main-main dengan uang negara,” tegasnya.
