Keluarkan Surat Edaran DAM, Kemenag: Memastikan Bahwa Pemotongan Sesuai Syariah

 Keluarkan Surat Edaran DAM, Kemenag: Memastikan Bahwa Pemotongan Sesuai Syariah

Penyelenggaraan Haji (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Teknis Pembayaran DAM/Hadyu tahun 2024 resmi dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

SE No 04 Tahun 2024 ini dikeluarkan Kemenag sebagai upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan DAM sesuai dengan syariah.

“Edaran ini terbit sebagai bagian dari upaya pelindungan kepada jemaah haji sekaligus memastikan pengelolaan pemotongan dam berjalan sesuai dengan ketentuan Syariah,” ujar Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie dalam siaran persnya Ahad (2/6/2024).

Selain terkait besaran biaya dam, edaran ini juga menginformasikan lembaga yang bisa menjadi tempat membayar dam, yaitu Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Al-Ukaisyiyah dan RPH Adhahi.

“Sesuai juknis ini, jemaah dan petugas haji dapat membayar DAM/Hadyu-nya di dua RPH tersebut. Insya Allah lebih aman dan sesuai syariah,” ujar Anna.

Dalam petunjuk teknis ini, lanjut Anna, terdapat standar dan komponen biaya DAM yang dapat dijadikan acuan para jemaah dan petugas.

“Untuk RPH Adhahi, biaya yang dibayarkan sebesar SR 720. Ini untuk membayar tujuh komponen, yaitu harga kambing, jasa penyembelihan, pengulitan, pembersihan perut, pendinginan (storage cold), packing, serta biaya pengiriman dan distribusi,” ungkapnya.

Sementara, bila jemaah dibayarkan ke RPH Al Ukaisyiyah dikenakan biaya sebesar SR 580. Pembayaran DAM di RPH Al Ukaisyiyah meliputi delapan komponen, yaitu harga kambing, jasa penyembelihan, pengulitan, pembersihan perut, pendinginan, packing, pengolagan daging dengan proses retort, serta biaya pengiriman dan distribusi.

Sebagai informasi Dam adalah sanksi atau denda yang harus dibayar saat seseorang menunaikan ibadah haji karena beberapa sebab.

Seorang jemaah haji wajib membayar Dam (denda) lantaran selama menunaikan ibadah haji dan umroh melanggar larangan haji atau meninggalkan kewajiban haji.

Pelanggaran itu misalnya, melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. []

Romandhon MK

Peminat Sejarah Pengelola @podcasttanyasejarah

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *