Kelompok HAM Kecam Pelanggaran Hak Asasi di Bahrain
Hamas Peringatkan Rezim Israel tentang Pelanggaran Al-Aqsa di Bulan Ramadhan (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA.COM, Teheran – Sebuah kelompok hak asasi manusia mengutuk berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain. Pihaknya meminta pemerintah AS untuk merevisi kebijakannya terhadap rezim Al Khalifa.
Penindasan, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia menyebar di dunia. Hal itu disampaikan oleh Pendiri dan direktur eksekutif Amerika untuk Demokrasi & Hak Asasi Manusia di Bahrain (ADHRB). Ia mengatakannya dalam surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden.
Husain Abdulla mengatakan Bahrain adalah contoh nyata dari kegagalan kebijakan yang mendorong perubahan. Terutama di negara-negara yang tidak menghormati nilai-nilai. Di antaranya seperti demokrasi dan hak asasi manusia, Al Jazreera melaporkan.
Dia meminta pemerintahan Biden untuk menangguhkan hubungan dengan rezim Manama selama lima tahun. Para penguasa Al Khalifa pun dipaksa untuk mengubah pendekatan mereka dan mulai menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Abdulla menambahkan bahwa semua pasukan AS juga harus ditarik dari Bahrain dan penjualan senjata ke Manama harus dihentikan.
Langkah-langkah seperti itu harus dilakukan secara kontinyu. Selama Bahrain menggunakan kembali untuk mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan standar demokrasi dan hak asasi manusia.
Langkah-langkah itu termasuk pembebasan semua tahanan politik, penghentian penangkapan orang karena berpartisipasi dalam kegiatan politik damai. Memungkinkan kembalinya tokoh oposisi ke Bahrain, memulai pembicaraan dengan oposisi politik. Juga hukuman bagi mereka yang telah melakukan penyiksaan dan tindakan keras terhadap orang, dia telah menyatakan.
Kerajaan Teluk Persia telah menyaksikan protes anti-rezim sejak 2011. Tuntutan utama adalah penggulingan rezim Al Khalifa dan pembentukan sistem yang adil dan konklusif yang mewakili semua warga negara Bahrain.
Rezim Manama, sebagai gantinya, telah mengabaikan seruan itu dan terus melakukan tindakan keras. Terhadap demonstrasi pro-demokrasi dengan bantuan pasukan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
