Hari Hak Perempuan Muslim Diperingati Publik India

 Hari Hak Perempuan Muslim Diperingati Publik India

Fashion Muslim Indonesia (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Pada tanggal 1 Agustus 2021 seluruh publik India tengah ramai memperingati Hari Hak Perempuan Muslim. Dalam peringatan tersebut menjadi penanda akan perlindungan terhadap hak-hak para kaum perempuan muslim di negara tersebut.

Sejak diberlakukannya undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan Muslim, publik India mulai aware terhadap keberadaan dan kebebasan terhadap perempuan muslim. Hal ini tentu sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.

Tentu, pasca diundangkannya perlindungan terhadap hak perempuan muslim disambut dengan antusias oleh negara yang terkenal dengan Sungai Gangga tersebut. Sehingga peringatan yang jatuh setiap tanggal 1 Agustus menjadi hal menggemberikan bagi perempuan muslim India.

Menanggapi hal itu, Menteri Urusan Minoritas, Mukhtar Abbas Naqvi mengatakan, perempuan Muslim sangat menyambut baik kebijakan tersebut. Undang-undang yang mengatur bahwa malpraktik sosial menjadi bentuk pelanggaran pidana.

Dia menyebut, berbagai organisasi Muslim di India pun akan menyelenggarakan beberapa program untuk memperingati hari tersebut.

“Berbagai organisasi Muslim di India pun akan menyelenggarakan beberapa program. Untuk memperingati hari tersebut,” ungkap Mukhtar Abbas Naqvi dalam keterangannya dilansir dari Republika, Senin (2/8/2021).

Lebih lanjut, kata Naqvi, dirinya bersama dengan dua menteri lainnya yakni Menteri Pembangunan Perempuan dan Anak dan Menteri Lingkungan Hidup. Smriti Irani dan Bhupender Yadav bakal menghadiri puncak peringatan Hari Hak Perempuan Muslim.

Rencananya peringatan puncak dari Hari Hak Perempuan Muslim India akan digelar di New Delhi. Kegiatan ini untuk terus mendorong dan mengkampanyekan perlindungan terhadap nasib perempuan muslim di negara tersebut.

“Pemerintahan Narendra Modi telah memperkuat kemandirian, harga diri dan kepercayaan diri di antara perempuan Muslim di India. Dan melindungi hak-hak konstitusional, fundamental, dan demokratis mereka,”jelasanya.

Romandhon MK

Peminat Sejarah Pengelola @podcasttanyasejarah

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 + four =