PBB Desak Sri Lanka Tuntaskan Propaganda Kebencian Ke Umat Muslim
HIDAYATUNA.COM – Seorang pakar Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta Sri Lanka untuk segera mengambil tindakan pada ‘propaganda kebencian yang menargetkan Komunitas Muslim’ menyusul serentetan serangan mematikan terhadap gereja dan hotel pada Minggu Paskah.
Pada hari Senin, Ahmed Shaheed seorang pelapor khusus PBB mengeluarkan seruan tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada negara yang mayoritas beragama Buddha di Samudra Hindia.
Dia mengatakan ada defisit kepercayaan yang serius di antara komunitas etnoreligius setelah serangan yang diklaim oleh ISIL pada bulan April. Lebih dari 250 orang meninggal dalam pemboman yang paling mematikan sejak berakhirnya perang saudara selama 26 tahun melawan pejuang separatis Tamil pada tahun 2009.
“Pada saat pemerintah kurang lebih telah mengendalikan situasi setelah ledakan bom, banyak dari komunitas-komunitas agama yang tetap sangat merasakan kekhawatiran tentang keamanan mereka karena hasutan oleh beberapa ekstrimis agama untuk berfikir tentang kebencian dan kekerasan”, kata Shaheed dalam sebuah pernyataan.
Serangan bunuh diri tersebut menyebabkan kerusuhan anti-Muslim pada bulan Mei, yang sebagian disalahkan pada kelompok-kelompok beragama Buddha.
Terdapat juga adanya lonjakan dalam laporan hate speech, dengan seorang biksu senior beragama Buddha yang pada bulan Juni mengatakan dalam suatu kasus Muslim harus dirajam. Warakagoda Sri Gnanarathana membuat komentar setelah berulang kali membuat klaim yang tidak berdasar bahwa seorang dokter Muslim telah mensterilkan ribuan wanita Buddha.
“Pemerintah (Sri Lanka) harus mengambil tindakan terhadap propaganda kebencian yang menargetkan komunitas Muslim yang disebarkan melalui media yang tidak resmi dan memicu ketegangan etnoreligius demi keuntungan politik,” kata Shaheed.
“Gagal dalam mengambil tindakan tersebut akan memungkinkan ekstremisme meningkat dan menimbulkan tantangan serius bagi upaya membangun perdamaian”, tambahnya.
Sekitar 22 juta penduduk Sri Lanka adalah campuran dari beberapa etnis dan agama. Umat Buddha yang berbahasa Sinhala mencapai lebih dari 70 persen, sedangkan etnis Tamil 15 persen. Muslim adalah minoritas terbesar kedua, yang terdiri dari sekitar 10 persen dari populasi di Sri Lanka.
Sejak perang saudara berakhir telah terjadi peningkatan serangan terhadap komunitas Muslim, termasuk serangan kekerasan besar-besaran yang terjadi di tahun 2013 dan 2018. Kelompok-kelompok beragama Buddha, yang beberapa dipimpin oleh para biksu dipersalahkan atas kerusuhan tersebut.
Tetapi banyak orang di pemerintahan melihat kerusuhan itu hanya sebagai ‘insiden kecil yang sporadis’. Shaheed memperingatkan kejadian tersebut tidak boleh ditafsirkan seperti itu.
“Keresahan dan kebencian yang mendasarinya dapat dilihat jauh sebelum adanya serangan Paskah dan kekerasan yang terjadi selanjutnya,” katanya.
Dia menyoroti berbagai faktor dalam ketegangan yang ‘mendidih’ itu, yang termasuk politisasi agama, pendidikan yang dipisah berdasarkan identitas etnoreligius, serta impunitas pada serangan bermotivasi keagamaan sebelumnya.
“Kegagalan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku atas kekerasan yang dilakukan sebelumnya telah ‘memperkuat kelompok-kelompok anti-Muslim’” kata dia. Shaheed pun menambahkan, “Sudah waktunya bagi Sri Lanka untuk dengan penuh semangat mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak semua orang dan meminta pertanggungjawaban pelaku, terlepas dari latar belakang etnoreligius mereka.”
Dia mendesak pemerintah Sri Lanka untuk ‘melakukan upaya dalam membongkar jaringan penyebar kebencian’ dan ‘lantang berbicara menentang narasi kebencian’. Dia juga menyerukan dan mendesak reformasi terhadap sistem pendidikan ‘untuk mendorong identitas inklusif’.
Sampai saat ini tidak ada komentar secara langsung dari pemerintah tentang laporan Shaheed. Pakar itu diharapkan untuk menyerahkan laporan terperincinya ke Dewan HAM PBB pada bulan Maret tahun 2020.
