Parlemen Norwegia Soroti Isu Radikalise dan Kontra Terorisme di Aceh
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Norwegia membahas isu radikalisme dan kontra terorisme di Indonesia saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI.
Anggota Parlemen Norwegia memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia atas langkah-langkah yang telah diambil Indonesia mengenai kontra terorisme. Selain itu juga menyoroti pemberlakuan hukum syariah dengan status ekonomi khusus di Aceh yang menurut mereka menimbulkan adanya radikalisasi di Aceh.
Ketua Sidang di Komisi I saat itu, Teuku Riefky Harsya menjelaskan awal mula mengapa penerapan pemberlakuan hukum syariah dengan status ekonomi khusus di Aceh.
“Aceh ini menghadapi konflik panjang. Keinginan rakyat Aceh ketika itu adalah untuk merdeka. Ada sebuah gerakan yang ingin Aceh merdeka. Kira-kira tahun 2005 disepakatilah dengan pemerintah Indonesia untuk ada penerapan kekhususan di Aceh,” ujar Riefky, Selasa (21/1/2020) menjawab parlemen Norwegia.
Sebagai anggota parleman yang berasal dari dapil Aceh, Riefky mengatakan ada keputusan yang harus diambil pemerintah Indonesia terkait Aceh salah satunya agar Daerah Istimewa Aceh tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia.
“Pemerintah Indonesia memberikan beberapa kekhususan termaksud di bidang ekonomi di Aceh dan penerapan Syariat Islam. Saat itu ada sebuah situasi yang harus diambil atau disepakati selama Aceh tidak melepaskan diri dari Indonesia,” ujar Anggota parlemen dari partai Demokrat.
Riefky mengatakan radikalisme bukan merupakan ajaran agama apapun. Dalam hal ini, Indonesia sangat menghargai toleransi agama terbuka bagi warganya untuk berkeyakinan.
“Kami termaksud yang meyakini bahwa terkait aturan agama itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan radikalisme. Adapun ada beberapa kelompok, itu tidak mewakili dari agama Islam, tapi itu pemahaman ideologi masing-masing orang atau kelompok. Tentu kita tidak sepakat dengan adanya radikalisme,” tutupnya. (AS/HIDAYATUNA.COM)
