Kabar Nasional

Kritik Putri Gus Dur untuk Jokowi Soal Kasus Intoleransi

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa, seharusnya persoalan intoleransi baik di Tanjung Balai Karimun maupun di Minahasa, Sulawesi Utara sudah diselesaikan di Daerah. Namun, kata Jokowi ternyata hal itu tidak selesai.

“Mestinya, masalah intoleransi, baik di Tanjung Balai Karimun, maupun di Minahasa, Sulawesi Utara, sudah diselesaikan di daerah. Ternyata tidak. Karena itu, saya memerintahkan Menkopolhukam dan Kapolri, agar ini diselesaikan dengan tegas agar tidak menjadi preseden yang buruk,” cuit Jokowi melalui akun Twitter terverifikasi miliknya, seperti dikutip hidayatuna.com, Kamis (13/2/2020).

Menanggapi hal itu, Putri Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid mengkritik pernyataan Presiden Jokowi mengenai sejumlah kasus intoleransi di tanah air itu. 

Menurut Alissa, urusan agama merupakan persoalan umum yang harus dituntaskan bersama oleh pemerintah pusat, bukan hanya dibebankan kepada masing-masing daerah.

“Bapak, Urusan agama tidak bisa diotonomi-daerahkan. Karena (umat) agama-agama menyebar di seluruh Indonesia. Sedangkan kepala-kepala daerah hanya berfokus pada daerahnya sendiri & itu wajar. Harus ada penegakan hukum terpusat dengan landasan hak konstitusi warganegara,” cuit Alissa.

Dalam cuitan selanjutnya, Alissa menekankan, mestinya penyelesaian konflik antarumat beragama harus diselesaikan secara adil bukan hanya menonjolkan dalih menjaga kerukunan seluruh warga negara. Karena jika demikian bisa justru memicu kegaduhan lain.

Hal itu senada dengan pesan yang disampaikan Gus Dur. Alissa berharap, pesan tersebut bisa didengar oleh Jokowi.

“Penyelesaian konflik yang hanya menempatkan “kerukunan” di atas jaminan hak konstitusi warga negara akan selalu berujung tertindasnya kelompok lemah. Dan yang intoleran makin jumawa. Kata bapak saya: perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi, pak presiden @jokowi ysh,” imbuhnya.

Terlepas dari semuanya, amanat Jokowi mengenai penuntasan kasus intoleransi diharapkan bisa diimplementasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh Mahfud MD dan Idham Azis, tak berhenti hanya di Karimun dan Minahasa.

Baca Juga :  Pengasuh Ponpen Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Berharap UU Pesantren Miliki Dampak Positif

“Semoga instruksi pak Presiden @jokowi dapat dijabarkan oleh Menkopolhukam prof @mohmahfudmd & Kapolri dalam kebijakan yang lebih sustainable dan berlaku bagi seluruh Indonesia, bukan hanya utk Minahasa atau Karimun. Mohon pak Presiden mengawalnya, demi Indonesia,” tukas Alissa.

Cuitan Alissa pun menuai perhatian warganet. Sebagian dari warganet memberikan komentar bernada dukungan. (AS/Hidayatuna.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close