Kasus Penikaman Syekh Ali Jaber, PBNU Sebut Itu Adalah Teror
Helmy Faisal, Ketua PBNU
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi secara serius kasus penikaman yang dialami oleh Syekh Ali Jaber (13/9) lalu di Bandarlampung.
Menurut PBNU, kasus penikaman itu disebut sebagai bagian dari teror. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini dikutip Selasa (15/09/2020).
Secara tegas, ia mengutuk keras upaya pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber. Helmy mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penikaman Syekh Ali Jaber tersebut.
Ia berharap agar kasus ini benar-benar terang. Kalau ada yang menyuruh pelaku, maka harus diungkap dalangnya sampai tuntas.
“Jadi apakah ini ada yang menyuruh atau bagaimana? Karena ini memang harus dilihat lebih lanjut,” kata Helmy Faishal dilansir Hidayatuna.com dari Republika.
Ia mengatakan, kasus serupa terkait penyerangan terhadap ulama di Indonesia tidak hanya kali ini saja. Sebab beberapa kasus dengan objek sasarannya ulama berkali kali terjadi.
Untuk itu, dirinya meminta agar ‘dalang’ dari aksi itu bisa ditemukan. Mulai dari modus pelaku hingga jaringan mereka.
“Ya kita harus urai. Ini modusnya apa? Apakah mau memecah belah umat, provokasi atau apa. Betul-betul kita memohon polisi untuk mengusut tuntas,’’ jelasnya.
Namun demikian, Helmy menuturkan, jika masyarakat dan pihaknya saat ini tidak boleh berandai-andai. Meskipun, kejadian terhadap Syekh Ali Jaber ia sebut memang bagian dari teror.
Aksi penyerangan pada ulama dan Syekh Ali Jaber bisa saja menjadi upaya kapitalisasi opini internasional. Khususnya, agar dunia internasional melihat jika Indonesia adalah negara yang tidak aman.
“Dari situ, bisa muncul sentimen seperti radikalisme yang subur di Indonesia,” ucapnya.
Helmy menyatakan, meski opini publik saat ini semakin berkembang, keputusan pihak berwenang tetap harus ditunggu. Mengingat, olah TKP dan analisis dari kepolisian serta intelijen masih berjalan, kata dia.
“Ke depan harus hati-hati, jika ada maksud acara seperti ini, harus dalam pantauan aparat keamanan. Jadi nggak boleh kendor lagi,” tandasnya. (Hidayatuna/MK)
