Din Syamsudin Kritisi Arah Kebijakan Kemenag Baru
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menganggap penempatan Kementerian Agama untuk menanggulangi radikalisme dinilai kurang tepat. Ia mengatakan tugas Menteri Agama bukan seperti itu.
“Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif konstruktif bagi bangsa menjaga kerukunan meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsi-fungsinya sudah ada sejak kelahirannya. Kalau Menteri Agama baru memberantas radikalisme, waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme,” kata dia di Gedung MUI, dikutip Jumat (25/10/2019).
Din meminta Kemenag untuk tidak salah mengartikan radikalisme sebagai sesuatu yang berkutat pada agama saja.
“Kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik,” ujarnya.
Dalam masa jabatan 2019-2024, Jenderal (Purn) Fachrul Razi resmi menahkodai Kementerian Agama. Dalam arah Presiden Joko Widodo, Fachrul Razi diminta untuk fokus memberantas tindak radikalisme di bangsa ini.
“Ke-9 Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai menteri agama. Ini urusan (Menag) berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal saya kira, dan terutama haji berada di bawah beliau,” ujar Presiden Jokowi saat mengenalkan kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10) lalu.
