Hizbullah ‘Tak Mau Terima’ Bantuan Dana IMF untuk Atasi Krisis Ekonomi Lebanon
Pimpinan Hizbullah Tegaskan Bahwa Pihaknya ‘Tak Mau Terima’ Bantuan Dana IMF untuk Atasi Krisis Ekonomi Lebanon
HIDAYATUNA.COM – Pada hari Selasa (25-02-2020), Hizbullah mengatakan bahwa mereka menentang jika International Monetary Fund (IMF) akan mengelola krisis keuangan di Lebanon, tetapi juga menambahkan bahwa mereka tidak akan menentang negaranya jika hanya untuk meminta nasihat dari IMF.
“Kami tidak akan terima untuk tunduk ke alat [milik imperialis], yang berarti bahwa kami tidak akan menyerahkan pengelolaan krisis (ekonomi di Lebanon) kepada International Monetary Fund,” kata wakil pemimpin dari Hizbullah, Sheikh Naim Qassem.
“Ya, tidak akan ada yang mencegah proses konsultasi (dengan IMF), dan inilah yang sedang dilakukan oleh pemerintah Lebanon,” tambahnya.
Hizbullah, sebuah organisasi politik berbasis di Lebanon yang disokong oleh Iran, adalah salah satu pihak utama yang melemparkan dukungannya kepada pemerintah baru Beirut (Ibukota Lebanon), yang telah meminta bantuan teknis (tanpa bantuan keuangan) kepada IMF. Tim ahli dari IMF pun telah tiba di Beirut pada pekan lalu atas permintaan dari pemerintah Lebanon untuk menawarkan dukungan teknisnya.
Menghadapi beban hutang yang sangat besar dan juga krisis likuiditas yang akut, negara Lebanon telah menunjuk sebuah perusahaan investasi internasional dan juga sebuah firma hukum sebagai penasihat keuangan dan hukumnya mengenai restrukturisasi hutang negara mereka.
Sebagai salah satu negara yang memiliki hutang paling banyak di dunia, Lebanon mempunyai tugas untuk memutuskan tentang bagaimana cara menangani hutang negaranya, yang termasuk Eurobond sebesar $1,2 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Maret nanti.
Pada pekan lalu, Nabih Berri, seorang juru bicara dari parlemen Lebanon, yang juga merupakan sekutu dari Hizbullah, dan salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Lebanon, ikut menggemakan pandangan dari Sheikh Naim Qassem, dengan mengatakan bahwa Lebanon tidak bisa menyerahkan dirinya (meminta bantuan keuangan) kepada IMF, karena negara itu tidak akan bisa menanggung syarat-syarat yang diberikan oleh IMF.
Pemerintah Lebanon telah memberikan persetujuannya kepada Lazard, sebuah perusahaan manajemen aset yang berbasis di Amerika Serikat (AS), untuk bertindak sebagai penasihat keuangan, dan firma hukum Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, untuk bertindak sebagai penasihat hukum Lebanon dalam merestrukturisasi hutang negara mereka.
Lazard sendiri sebelumnya telah memberikan jasanya dalam merestrukturisasi beberapa negara yang mempunyai hutang terbesar di dunia, termasuk Argentina, Yunani dan Ukraina. Lazard Freres, anak perusahaan Lazard yang berbasis di Perancis, adalah salah satu perusahaan yang ikut memberikan saran kepada Argentina dalam merombak hutangnya setelah gagal membayar pinjaman sekitar $100 miliar selama krisis yang terjadi di negaranya pada tahun 2002. (Aljazeera.com)
