Iran Mengaku Tetap Konsisten Fatwakan Haram Pengembangan Nuklirnya
Soal Potensi Perang Israel-Iran, Ibnu Burdah: Mereka Telah Lama Mempersiapkannya (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Setelah sebelumnya muncul kabar peluang Iran akan menjabut fatwa haram nuklirnya, mendorong Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan ulang. Iran tetap konsisten untuk memfatwakan haram pengembangan nuklirnya.
Menurut jubir Menlu Iran, Saeed Khatibzadeh fatwa haram nuklir adalah kebijakan resmi pemerintah Iran yang tidak bisa diganggu gugat. Hal ini menyusul fatwa yang telah dikeluarkan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
“Posisi Iran tetap tidak berubah. Kegiatan nuklir Iran selalu damai dan akan tetap damai,” ujar Saeed Khatibzadeh dalam konferensi persnya Senin (15/2) kemarin.
Khatibzadeh menjelaskan bahwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa melarang senjata pemusnah massal. Untuk itu senjata nuklir dan sejenisnya yang masih berlaku dilarang keras di Iran.
Penegasan ini muncul setelah sebelumnya Menteri Intelijen Mahmoud Alavi mengisyaratkan bahwa Teheran bisa saja membuat bom nuklir jika dalam keadaan terpaksa atau terpojok.
“Industri nuklir kita adalah industri yang damai. Pemimpin tertinggi secara eksplisit menyatakan (itu) dalam fatwanya,” kata Alavi pada 8 Februari lalu.
Tetapi lanjut dia, jika pihaknya tersudut dan dirugikan, maka Iran tidak segan-segan untuk menjabut fatwa haram nuklir tersebut.
“Jika mereka mendorong Iran ke arah itu, maka itu bukan kesalahan Iran, tetapi mereka yang mendorongnya,” kata Alavi.
Ia mengatakan dalam keadaan normal, Iran tidak memiliki niat atau rencana seperti itu. Israel berkali-kali menuduh Iran sedang mengupayakan senjata nuklir dan telah berjanji untuk menggagalkannya.
Awal bulan ini, Wall Street Journal melaporkan bahwa inspektur nuklir PBB menemukan jejak bahan radioaktif di situs nuklir Iran yang dapat mengindikasikan adanya pekerjaan pada senjata nuklir.
Bulan lalu, Teheran mengumumkan pihaknya mulai memperkaya uranium hingga 20 persen—jauh melampaui 3,5 persen yang diizinkan berdasarkan kesepakatan nuklir 2015, dan langkah teknis yang relatif kecil dari 90 persen yang dibutuhkan untuk senjata nuklir.
