Zakat dari Kacamata KH Sahal Mahfudh

 Zakat dari Kacamata KH Sahal Mahfudh

Bolehkah Zakat Fitrah di Tempat Kerja? (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM – Dalam konsep rukun Islam, kita mengenal adanya zakat. Namun mengapa di negara kita masih banyak dijumpai keluarga yang hidupnya masih kurang berkecukupan?

Kendati mereka berupaya melalui kerja, namun hutang, cicilan, dan seabrek problem ketahanan pangan keluarga melulu mendera. Hingga tak jarang memicu munculnya kemiskinan dan tindakan kriminalitas. Fenomena seperti ini kerap dijumpai dan terjadi di setiap tahunnya.

Jika kita cermati bersama, mayoritas penduduk di negara ini adalah orang muslim. Maka secara hitung-hitungan sederhana, keluarga yang masuk dalam kategori ini hampir bisa dipastikan juga berasal dari orang-orang muslim.

Mungkin ada muslim yang secara kehidupan mapan dan berkelebihan. Akan tetapi kuantitasnya tetap lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang hidupnya berada di bawah atau kurang sejahtera.

Dalam zakat, ada sekian orang yang diwajibkan untuk menzakatkan hartanya (muzakki) lantas diberikan kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq) dengan kategori yang telah ditentukan.

***

Saya rasa melalui gerakan fikih sosial yang diinisiasi oleh KH Sahal Mahfudh, kita bisa melihat zakat dari sudut pandang yang agak berbeda. Bagi KH Sahal Mahfudh, problem kemiskinan ini yang pertama kali bersumber pada kekurangcakapan-untuk tidak menyebut bodoh-dalam melihat potensi yang terdapat di dalam dirinya. Pada problem ini solusinya jelas ada pada kemudahan untuk menjangkau pendidikan.

Selain itu, sumber kemiskinan lainnya terletak pada perlunya masyarakat untuk hidup terampil. Baginya salah satu sarana untuk mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki ada pada pemenuhan modal usaha. Maka zakat peroleh posisi yang penting untuk dioptimalkan oleh umat Islam.

Jamaknya zakat memang diberikan oleh muzakki langsung kepada mustahiq atau melalui pemerintah dan dibayarkan dalam bentuk harta zakat, tidak boleh disubsitusikan dengan yang lain. Apa yang diberikan ini lantas dibelanjakan dan tidak sampai beberapa waktu zakat yang diterima mustahiq telah habis.

Bagi KH Sahal Mahfudh pemberian zakat seperti ini tidak memberi upaya peningkatan derajat dalam kehidupan umat muslim. Dalam konteks ini, menurutnya zakat atas persetujuan mustahiq dapat diberikan dalam bentuk modal usaha.

Dengan begitu, melalui zakat tersebut, jalan umat Islam untuk melakukan mobilitas ekonomi secara vertikal dapat terealisasi. Bisa jadi, di tahun ini mereka yang masuk dalam kategori mustahiq lantas bisa mentas menjadi muzakki.

Hanya saja ini memerlukan ikhtiar yang agak panjang. Ibaratnya seperti orang yang tidak langsung diberi ikan, namun diberi pancing supaya bisa memperoleh ikan sendiri. Akan tetapi ini saja juga tidak cukup, jika pengetahuan cara memancing dengan baik dan benar tidak diajarkan. Maka dalam konteks ini, mustahiq selain diberi modal usaha juga diajari keterampilan atau diwadahi keterampilan yang memungkinkan dirinya untuk tetap survive.

***

Dalam buku Epistemologi Fiqh Sosial; Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat (2014). Kita bisa menemukan sandaran ihwal pemberian zakat dalam bentuk modal usaha oleh KH Sahal Mahfudh.

Pertama, KH Sahal Mahfudh menilai bahwa para mustahiq hampir semuanya telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya: makan, minum, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal. Beberapa bahkan mungkin ada yang memiliki tabungan, kendati tidak dalam jumlah yang besar.

Kedua, para mustahiq ada yang menyikapi zakat ini sebagai bonus. Maka pemanfaatannya justru cenderung digunakan untuk keperluan yang sifatnya tidak perlu. Beberapa ada yang malah menunggu momen pemberian zakat guna membeli barang tersier yang beberapa waktu kemudian, dijual untuk kebutuhan hidup lagi.

Maka dari itu, supaya pemberian zakat ini dapat memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih. KH Sahal Mahfudh memberi tawaran gagasan dalam bentuk modal usaha, selain mewadahi keterampilan yang dimiliki. Hanya saja ini bisa dilakukan dengan catatan si mustahiq telah menyepakatinya.

Di buku dituturkan: “Dalam gagasannya ini, tampak bahwa Kiai Sahal berbicara tentang hukum fiqih. Ia tidak berhenti pada penetapan hukumnya saja, melainkan ia justru berbicara banyak tentang keberlanjutan dari penetapan hukum itu.” Saya rasa memang mesti demikian. Bahwa fiqih tidak melulu tentang haram dan halal, melainkan juga memberi dampak yang konkret dalam ejawantah umat Islam di keseharian. Begitu.

Ahmad Sugeng Riady

Masyarakat biasa. Alumni Magister Studi Agama-agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *