Wapres Dorong Kegiatan Literasi Ekonomi Syariah kepada Masyarakat
HIDAYATUNA.COM – Tingkat literasi keuangan syariah nasional saat ini baru mencapai 8,93 persen. Untuk mengejar Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional mencapai 9,1 persen, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mendorong literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah terus dilakukan.
Sementara itu, survei Bank Indonesia (BI) pada 2020 juga menunjukkan, indeks literasi ekonomi dan keuangan sosial syariah nasional sebesar 16,2 persen. Kiai Ma’ruf dalam Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) ke-20 tahun, Senin (26/7) mengungkapkan, kondisi ini mencerminkan bahwa masih diperlukan kerja keras.
Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah, maka pengetahuan masyakat terhadap keuangan syariah lebih meningkat.
Masih dalam Temilnas yang diselenggarakan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (Fossei), Wapres menekankan, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah. Salah satunya dengan dipengaruhi tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.
Ekonomi Syariah Tahan Banting di Tengah Pandemi
Wapres mengatakan, semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat, maka semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa halal yang sesuai syariah oleh masyarakat.
“Upaya peningkatan literasi masyarakat ini terus diupayakan. Baik melalui jalur edukasi formal secara akademik, vokasi dan profesi, maupun melalui edukasi nonformal dalam bentuk sosialiasi,” ujar Ma’ruf dikutip dari Republika.co.id.
Upaya ini digencarkan mengingat pertumbuhan dan kinerja ekonomi syariah di Indonesia secara umum tidak berpengaruh besar terhadap kondisi pandemi Covid-19. Sebagai informasi, berdasarkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia, kontraksi ekonomi syariah Indonesia pada 2020 mencapai 1,72 persen (year on year).
Kontraksi ini tidak sedalam yang dialami ekonomi nasional yang mencapai 2,07 persen. Selain itu, Laporan Islamic Finance Country Index (IFCI) 2020 juga menyebutkan Indonesia menempati posisi kedua dengan skor 82,01. Dari 42 negara yang disurvei terkait keuangan syariah, posisi di atas ditempati oleh Malaysia.
Wapres menyebut hal ini sebagai peluang yang harus dioptimalkan oleh seluruh pihak. Utamanya mereka yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Selain itu, pemberdayaan masjid dan pesantren sebagai titik-titik literasi keuangan syariah juga perlu didorong. Hal ini lantaran untuk memberikan dampak yang lebih besar.