Wantim MUI: Indonesia Belum Sepenuhnya Adil dan Beradab
Dean Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau Wantim MUI Sebut Indonesia Belum Sepenuhnya Adil dan Beradab
HIDAYATUNA.COM, Pangkal Pinang — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Azyumardi Azra mengatakan rakyat Indonesia masih banyak yang tertinggal dan berada di garis kemiskinan. Kalau Indonesia diterpa krisis ekonomi, maka akan banyak orang yang benar-benar jatuh miskin.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu (26/2) kemarin.
Indonesia, lanjut Azyumardi, termasuk negara yang paling tinggi angka kesenjangannya. Jadi menciptakan keadilan yang lebih merata harus menjadi agenda utama bersama.
“Indonesia belum sepenuhnya adil dan beradab,” tegasnya, dikutip Kamis (27/2/2020).
Azyumardi mengatakan, tema pokok KUII tahun ini adalah perjuangan umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang maju, adil dan beradab. Wantim MUI melihat sejumlah kemajuan sudah dicapai Indonesia. Tapi kemajuan itu masih harus ditingkatkan lagi, apalagi menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Pada saat yang sama kita juga masih harus memperjuangkan Indonesia yang adil, karena kemajuan yang sudah dicapai selama ini belum dinikmati secara merata oleh rakyat kita,” kata Azyumardi.
Dirinya mengatakan, Indonesia sekarang belum sepenuhnya adil dan beradab dari berbagai segi, karena keadaban Indonesia masih lemah. “Memang umat beragama semakin taat menjalankan ritual ibadahnya tapi pada saat yang sama keadaban publiknya masih rendah,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, menurutnya harus dimulai dari gerakan pendidikan dan dakwah. Pendidikan harus betul-betul diakselerasikan. Wantim MUI berharap menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru bisa lebih jelas menentukan arah pendidikan Indonesia.
“Kemudian dilanjutkan dengan gerakan dakwah yang bijak, dakwah yang memberi pelajaran baik dan dakwah melalui diskusi yang baik, ini yang harus dikembangkan kedepan, jadi di KUII ini masalah ekonomi, pendidikan dan dakwah dibahas,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, MUI dan ormas-ormas Islam tidak cukup hanya melakukan deklarasi untuk mengatasi persoalan umat, bangsa dan negara. Dia menyarankan agar ormas Islam lebih inklusif dan memandang pemerintahan sebagai bagian dari umat Islam.
MUI dan ormas Islam jangan memandang pemerintah sebagai bagian yang ada di luar umat Islam. Jadi perlu mengembangkan sikap yang lebih inklusif di kalangan umat Islam. Sehingga umat Islam tidak selalu merasa marginal dan seolah-olah umat Islam hanya ada di ormas Islam saja.
“Kita ingin ormas Islam lebih dari itu, ingin ada ormas Islam di lingkungan Indonesia yang lebih luas,” tandasnya.
