Taliban Tak Pakai Sistem Demokrasi di Afghanistan, Ini Alasannya!
Mantan Presiden Afghanistan (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA.COM, Kabul – Pasca Taliban berkuasa atas Afghanistan, sistem demokrasi sebagaimana yang banyak diterapkan di negara-negara lain tidak akan dipakai di negara tersebut. Hal itu disampaikan oleh anggota senior kelompok tersebut, Waheedullah Hashimi.
Ia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Afghanistan nantinya dapat diatur oleh dewan yang berkuasa. Di mana dengan panglima tertinggi Haibatullah Akhundzada.
“Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena tidak memiliki basis di negara kami,” kata Hashimi kepada Reuters. dilansir dari Sindonews, Kamis (19/8/2021).
Untuk itu untuk pemerintahan baru Afghanistan ke depan, maka pemerintah akan mengadopsi hukum Islam untuk menjalankan roda pemerintahan mereka.
“Kami tidak akan membahas sistem politik seperti apa yang harus kami terapkan di Afghanistan karena sudah jelas. Ini adalah syariah dan hanya itu,” jelasnya.
Menurut Hashimi, salah satu dari tiga deputi Akhundzada kemungkinan secara resmi mengambil peran selevel preside. Dengan diskusi tentang masalah pemerintahan yang akan berlangsung akhir pekan ini.
Pejabat itu lebih lanjut menunjukkan bahwa Taliban akan membahas pembentukan militer nasional baru. Dengan mantan tentara pemerintah dan pilot militer diizinkan untuk bergabung.
“Tentu saja kami akan memiliki beberapa perubahan, untuk melakukan beberapa reformasi di ketentaraan. Tetapi kami masih membutuhkan mereka dan akan memanggil mereka untuk bergabung dengan kami,” jelasnya.
Hashimi mengatakan bahwa Taliban telah menjalin kontak dengan banyak pilot setelah penyitaan puluhan pesawat militer oleh kelompok itu.
“Dan meminta mereka untuk datang dan bergabung, bergabung dengan saudara-saudara mereka, pemerintah mereka,” tandasnya.
