HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Aksi penolakan mewarnai pengesahan Omnibuslaw Cipta Kerja. Menanggapi hal itu, pimpinan pusat Muhammadiyah meminta pemerintah melakukan dialog. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Kamis (8/10/2020) dilansir Hidayatuna dari laman resmi Muhammadiyah. Menurut Abdul Mu’ti dengan banyaknya aksi demo dan penolakan dari berbagai elemen, mestinya Pemerintah memahami suasana psikologis […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Menanggapi pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, sejumlah tokoh agama dari Islam dan Kristen kompak menolaknya. Para tokoh lintas agama ini antara lain Busryo Muqodas, Pendeta Merry Koliman, Ulil Abshar Abdalla, Engkus Rusana, Roy Murtadho dan Pendeta Penrad Sagian. Mereka menilai undang undang yang dihasilkan Omnibus Law bisa mengancam keberadaan komunitas adat dan […]Read More
HIDAYATUNA.COM – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan dikebut dan sarat kepentingan. “Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa,” kata Anwar di Jakarta, Senin (5/10). Menurut Sekjen MUI ini pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR menunjukkan para wakil rakyat lebih banyak […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas mengaku menolak wacana pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas. Dilansir dari Tirto, Selasa (25/8/2020) mengenai RUU Cipta Kerja, Muhammadiyah telah berulang kali mengkajinya secara mendalam dan detail. Dari hasil kajian tersebut, kata Busyro, Muhammadiyah memutuskan […]Read More
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Aturan halal yang terdapat di dalam rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis ulama Indonesia (MUI) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim. Menurut dia, aturan RUU yang memperbolehkan BPJPH bekerja sama dengan ormas Islam berbadan hukum untuk sertifikasi halal disebut menyalahi Undang-undang Nomor […]Read More
