Soal Peta Islam, Muslim Austria Layangkan Tuntutan ke Pemerintah
Wali kota muslim AS (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Dirilisnya peta Islam oleh pemerintah Austria menuai kecaman banyak pihak. Salah satunya datang dari komunitas muslim di negara tersebut.
Kecaman muncul lantaran peluncuran peta Islam ini dinilai bahaya. Dimana di dalam peta tersebut mengidentifikasi lokasi masjid dan asosiasi Islam di seluruh negeri oleh pemerintah Austria.
Atas kasus tersebut, secara kompak, Muslim Austria akan mengajukan tuntutan kepada pemerintahan Kanselir Sebastian Kurz. Ini menyusul peta Islam tersebut dinilai kontroversial.
Dilansir dari Al Jazirah, komunitas Muslim Austria menilai peta Islam yang diluncurkan pemerintah Kanselir Sebastian Kurz telah melanggar batas batas kewajaran.
“Penerbitan semua nama, fungsi, dan alamat lembaga dan lembaga Muslim yang dianggap sebagai perwakilan Muslim itu telah melanggar batas-batas yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar perwakilan komunitas Muslim Austria dikutip Senin (31/5/2021).
Sebelumnya pada Kamis (27/5) lalu, Menteri Integrasi Austria, Susanne Raab telah meluncurkan sebuah situs yang disebut dengan Peta Nasional Islam. Dimana peta tersebut menginfokan sejumlah nama dan lokasi yang diasosiasikan ke kelompok Islam dianggap bahaya.
Tidak hanya itu, Peta Islam tersebut juga menampilkan nama 620 masjid. Termasuk asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri. Mereka menuding sebagi kelompok yang harus diwaspadai.
Menanggapi hal itu, kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE) memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya. Oleh karena itu, peta Islam ini dinilai melanggar tatanan hukum demokratis di negara itu.
“Kampanye ini memicu rasialisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besaran,” kata IGGOE.
Kanselir Austria telah berulang kali mengecam apa yang dia sebut Islam politik. Menurut Menteri Integrasi, peta itu tidak untuk mencurigai umat Islam secara umum. Tujuannya melawan ideologi politik, bukan agama.
