Soal Omnibuslaw, Muhammadiyah Minta Pemerintah Lakukan Dialog

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Aksi penolakan mewarnai pengesahan Omnibuslaw Cipta Kerja. Menanggapi hal itu, pimpinan pusat Muhammadiyah meminta pemerintah melakukan dialog.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Kamis (8/10/2020) dilansir Hidayatuna dari laman resmi Muhammadiyah.

Menurut Abdul Mu’ti dengan banyaknya aksi demo dan penolakan dari berbagai elemen, mestinya Pemerintah memahami suasana  psikologis dan kekecewaan masyarakat. 

“Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan  yang berkeberatan,” kata Abdul Mu’ti.

Mu’ti juga meminta kepada Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata.

“Hindari cara-cara pendekatan kekuasaan, utamakan dialog dengan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan adanya UU ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, pasca ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menimbulkan aksi massa diberbagai daerah.

Penolakan tidak hanya datang dari kelompok kaum buruh saja, melainkan juga datang dari para akademisi dan mahasiswa.

Bahkan sejumlah tokoh agama, mulai dari NU, Muhammadiyah hingga Kristen, mereka kompak menolak pengesahan UU Omnibuslaw.

Para tokoh lintas agama ini antara lain Busryo Muqodas, Pendeta Merry Koliman, Ulil Abshar Abdalla, Engkus Rusana, Roy Murtadho dan Pendeta Penrad Sagian.

Mereka menilai undang undang yang dihasilkan Omnibus Law bisa mengancam keberadaan komunitas adat dan kelompok agama minoritas serta merampas hidup rakyat kecil. (Hidayatuna/Mk)

Baca Juga: Muhammadiyah Secara Tegas Tolak RUU Cipta Kerja