Rektor UII Pastikan Kampusnya Tidak Terpapar Radikalime

 Rektor UII Pastikan Kampusnya Tidak Terpapar Radikalime

HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid memastikan kampusnya tidak masuk dalam kampus-kampus terpapar radikalisme sebagaimana yang dituduhkan beberapa pihak.

“Karena UII didirikan para founding fathers dari beragam tokoh dan latar belakang. Pendiri UII ya pendiri bangsa,” kata Fathul pada acara Simposium Nasional bertema Optimalisasi Tiga Pilar Da’wah (Masjid, Pesantren, dan Kampus) Guna Memperkokoh NKRI Menuju Indonesia Maju yang Diridhoi oleh Allah SWT di Auditorium Kahar Muzakkir Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) di Sleman, Senin (6/1).

Pada simposium dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DDI untuk yang pertama kalinya di di Gedung Asrama Haji Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, pada 7-8 Januari 2020 ini, Rektor UII menjelaskan, para tokoh pendiri UII pada 8 Juli 1945 di Jakarta yang saat itu bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) adalah KH Abdul Wahab, KH Wachid Hasyim, dan KH Bisri Syamuri dari Nahdlatul Ulama.

“Kemudian Ki Bagus Hadikusumo, KH Mas Mansyur, KH Faried Ma’roef dari Muhammadiyah. KH Abdul Halim dan M. Djunaidi Mansur dari Persatuan Umat Islam (PUI). KH Ahmad Sanusi dan KH Zarkasji Somoatmaja dari Perhimpunan Umat Islam Indonesia (PUII). Dokter Soekiman Wirjosandjojo, dokter Satiman Wirjosandjojo, Abikusno Tjokrosujoso, dan M. Roem dari kalangan intelektual dan ulma. Serta perwakilan Departemen Agama meliputi KH Abdulkahar Mudzakkir, KHR M. Adnan, dan Imam Zarkasji,” urainya.

“Nilai-nilai moderasi yang digaungkan selama ini menjadi perekat berbagai elemen,” kata Fathul menambahkan.

Sementara itu, Kepala Biro Bina Mental dan Spiritual Pemerintah DIY, Arida Utami yang membacakan sambutan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan, peran ulama juga harus dimaksimalkan. Terutama berperan paling depan untuk menyuarakan kebenaran dan mencegah kerusakan dalam masyarakat, serta mengokohkan sendi-sendi moral dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ulama jangan hanya diam, apalagi apatis. Punya tanggung jawab moral. Tak hanya urusan ibadah, tapi juga kemaslahatan umat,” kata Arida.

Mengingat budaya masyarakat Indonesia yang permisif sehingga mudah menerima nilai-nilai baru, tetapi kebebasan itu tidak diimbangi dengan kedewasaan berpikir dan bersikap dari masyarakat. Sementara nilai-nilai hakiki seperti agama, moral, dan budi pekerti mudah luntur. “Nilai-nilai baru hanya dianut kulitnya saja. Bukan esensinya,” kata Arida.

Akibatnya, muncul kebebasan berpendapat tanpa diiringi toleransi, menipisnya penghormatan terhadap perbedaan, dan anarkisme yang mengalahkan musyawarah mufakat.

Dalam kesempatan itu, pemerintah DIY menuntut ada revitalisasi Dewan Dakwah dalam empat hal. Pertama, memberi fatwa dan nasehat kepada umat muslim dan pemerintah tentang masalah agama dan kemasyarakatan. Kedua, menjadi wadah ukhuwah islamiyah. Ketiga, menjadi organisasi yang mewakili umat Islam. Keempat, menjadi pendukung timbal balik antara ulama dan umaro untuk menyukseskan pembangunan. (AS/HIDAYATUNA.COM)

Redaksi

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *