Qatar Siap Fasilitasi Lebanon Bahas Soal Pemerintahan Baru
Ilustrasi/Hidaytauna
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Pemerintah Qatar, melalui Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani siap fasilitasi dialog. Terkait pemerintahan baru Qatar dengan politisi Lebanon.
Meski demikian, kaitannya dengan hal ini, pihaknya menegaskan tidak ada niatan untuk merusak inisiatif yang telah diusulkan Prancis.
“Kami tidak berupaya untuk menghentikan prakarsa Prancis, tetapi kami berupaya menyelesaikan upaya internasional untuk membentuk pemerintah Lebanon,” kata Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Dilansir dari Anadolu Agency, Jumat (12/2/2021).
Langkah Qatar ini dilakukan menyusul pertemuannya dengan Presiden Lebanon Michel Aoun. Diplomat tertinggi itu mengatakan kepada wartawan bahwa pembentukan pemerintah adalah masalah internal Lebanon.
Qatar sendiri lanjut Michel Aoun memiliki hubungan baik dengan semua pihak terkait. Pihaknya selalu siap memfasilitasi setiap dialog untuk membantu persalinan dari pemerintah di Lebanon.
“Tidak ada inisiatif saat ini untuk mengundang politisi Lebanon ke Doha. Dan kami berharap solusinya akan keluar dari Beirut,” ujar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
Qatar hanya ingin menyerukan kepada partai-partai di Lebanon untuk membentuk pemerintahan secepat mungkin. Menurut hal ini penting dalam upaya untuk mencapai kepentingan rakyat.
Sebelumnya, pejabat Qatar telah tiba di Lebanon untuk kunjungan kerja. Dia akan bertemu dengan pejabat tinggi Lebanon membahas terkait perkembangan terbaru dalam urusan domestik dan regional mereka.
Hal itu berkaitan dengan insiden ledakan di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus 2020 silam. Di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron meluncurkan inisiatif. Untuk membentuk pemerintahan ahli non-partisan untuk melaksanakan reformasi administrasi dan perbankan di negara yang dilanda krisis.
Karena perbedaan antara kekuatan politik, Lebanon belum dapat membentuk pemerintahan baru. Sejak pemerintahan Hassan Diab mengundurkan diri enam hari setelah ledakan.
Selama lebih dari setahun, Lebanon mengalami krisis ekonomi terparah. Sejak berakhirnya perang saudara dari tahun 1975 hingga 1990, yang masih memengaruhi negara dengan polarisasi politik yang dalam.
