Cancel Preloader

Piagam Perjanjian Prancis Bagi Muslim Dinilai Diskrimitif

 Piagam Perjanjian Prancis Bagi Muslim Dinilai Diskrimitif

Piagam Perjanjian

Digiqole ad

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Pemerintah Prancis tengah menggodok undang-undang baru berupa piagam perjanjian yang berisi nilai-nilai republik. Piagam ini ditujukan khusus kepada umat Islam.

Menanggapi hal itu, pakar Islam Prancis, Olivier Roy menilai Piagam tersebut mempunyai dua masalah besar. Pertama piagam itu disebut bentuk diskriminasi terhadap umat Islam Prancis.

Hal ini dikarenakan piagam tersebut hanya menyasar ulama Muslim. Masalah kedua, lanjut Olivier Roy adalah sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan agama.

“Anda diwajibkan untuk menerima undang-undang negara, tapi Anda tidak diharuskan untuk mengikuti nilai-nilai itu. Anda tidak boleh mendiskriminasi LGBT misalnya. Namun Gereja Katolik tidak diwajibkan untuk menerima perkawinan sejenis,” ujar Roy dilansir dari BBC Indonesia, Jumat (4/12/2020).

Sementara itu, perancang busana Iman Mestaoui menilai langkah pemerintah Prancis meminta para imam untuk mendatangani “nilai-nilai Prancis”. Ini adalah bentuk nyata pemerintah memposisikan warga muslim Prancis bukan sebagai warga Prancis sepenuhnya.

“Langkah itu membuat kami seperti berada di tempat asing karena kami seperti harus berlangganan nila-nilai republik untuk merasa menjadi orang Prancis, namun mereka tidak merasakan hal yang sama,” ungkapnya.

“Kami rasa, apapun yang kami lakukan, seperti membayar pajak dan melakukan pelayanan terhadap negara, tidak akan cukup. Anda seperti harus menunjukkan benar-benar Prancis, seperti Anda harus makan daging babi, minum minuman keras, tidak pakai jilbab dan pakai rok mini. Aneh sekali,” sambungnya.

Sebagai informasi, Dewan Muslim Prancis akan bertemu Presiden Macron pekan ini untuk mengumumkan pasal baru dalam Piagam menyangkut nilai-nilai republik bagi para imam, yang harus mereka tandatangani.

Dewan Muslim, (CFCM), yang mewakili sembilan asosiasi Muslim, dilaporkan diminta untuk mencantumkan pasal pengakuan nilai-nilai republik, menolak Islam sebagai gerakan politik dan melarang pengaruh asing.

Romandhon MK

Romandhon MK

Peminat Sejarah Pengelola @podcasttanyasejarah

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × 5 =