Pesantren Ini Siap Tampung Eks ISIS Jika Pemerintah Izinkan
Pesantren Ini Siap Tampung Eks ISIS Jika Pemerintah Izinkan. Ini Menyusul Wacana Pro Kontra pemulangan WNI eks kombatan ISIS
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Wacana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS yang tersebar di beberapa wilayah di Timur Tengah masih bergulir bebas dalam pembahasan.
Pemerintah Indonesia pun nampak dilema atas dua pilihan antara hak asasi manusia (HAM) dan potensi ancaman radikalisme pemulangan mantan kombatan ISIS itu. Walaupun, samar-samar, Presiden Joko Widodo memberikan isyarat untuk menolak pemulangan WNI eks kombatan ISIS itu. Namun ia mengatakan pemerintah tengah mengkaji secara mendalam terkait wacana ini.
“Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya,” ujar Jokowi di Jakata pada Jumat (7/2/2020).
Kabar mutakhir, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas soal wacana tersebut. Apalagi, ditambah kabar pembakaran paspor hijau oleh anak-anak ISIS yang diduga diantaranya anak-anak eks WNI.
Apabila, WNI eks ISIS diberi kesempatan untuk kembali bersama anak-anak mereka, Pesantren Al-Hidayah, Kabupaten Deli Serdang, siap menampung sebagian dari mereka.
Pihak pondok pesantren mengatakan siap memberikan pemahaman cinta NKRI dan deradikalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pimpinan Pesantren Al-Hidayah, Khairul Ghozali, kepada wartawan, Senin (10/2/2020) kemarin.
Pihaknya mengakui Satuan Intelkam Polrestabes Medan sudah melakukan peninjauan ke Pesantren Al-Hidayah untuk melihat sarana dan prasarana yang dimiliki.
Kebadati demikian, Ghozali mengungkapkan belum tahu apakah Pemerintah Indonesia akan menggunakan pesantren yang saat ini digunakan untuk mendidik anak-anak mantan napi terorisme itu.
“Memang ada meninjau aparat kepolisian. Tapi belum ada kita berkoordinasi dengan BNPT. Kalau itu domainnya BNPT, kalau polisi keamanan,” kata Ghozali.
Ghozali menjelaskan pihaknya siap memberikan pelayanan kepada WNI eks ISIS tersebut. Dengan catatan bila diminta Pemerintah Indonesia dengan fasilitas seadanya.
“Bisa-bisa saja, untuk mengembalikan pemikiran (antiterorisme). Masih melakukan peninjauan dan persiapan, kalau kita ya siap-siap saja. Kalau dibangun sarana dan prasarana kita siap-siap saja,” jelas Ghozali. (AS/HIDAYATUNA.COM)
