Peran MUI Disebut Lebih Subtansial untuk Regulasi Halal

 Peran MUI Disebut Lebih Subtansial untuk Regulasi Halal

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Perekonomian, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si dalam keynote speech pada diskusi bertajuk Memperkokoh Indonesia sebagai Negara Utama dalam Industri Halal Dunia, menyampaikan bahwa, sertifikasi halal di Indonesia memiliki dua dimensi.

“Yakni empowering industri halal dan perlindungan konsumen. Dalam penguatan (empowering) maka yang menjadi leading sector adalah pemerintah dan pelaku usaha,” kata Lukmanul Hakim pada acara Indonesia Halal Watch (IHW) dikutip Selasa (7/1/2020).

Ia mengatakan, dari dimensi perlindungan konsumen ada peran pemerintah dan MUI. Dari sisi administratif dan regulasi, perannya ada di pemerintah. Sedangkan dari sisi substansi, perannya ada di MUI melalui Komisi Fatwa yang diatur Undang-undang Jaminan Produk Halal. 

“Saat ini ada pandangan yang keliru bahwa dengan adanya UU nomor 33 Tahun 2014 muncul kesan bahwa peran MUI telah dicabut. Padahal tidak seperti itu, karena substansi halal masih tetap di MUI,” lanjutnya.  

Lukmanul Hakim menambahkan, saat ini pemerintah sedang menyusun omnibus law untuk menghindari tumpang tindih berbagai peraturan sejenis. Termasuk UU  yang mengatur tentang halal. “Insyaallah jika omnibus law ini diselesaikan dengan baik maka Indonesia bisa benar-benar menjadi pemain utama dalam industri halal dunia,” tegasnya.

Tampak hadir sebagai pembicara antara Doni Wibisono (GAPMMI), Tulus Abadi (YLKI), R. Didiet Rahmad Hidayat (Halal Logistik) serta Iwan Setiawan (Biofarma) dengan moderator Dr. Ikhsan Abdullah, SH (IHW). 

Redaksi

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *