Pemerintah Tak Main-main Atasi Ancaman Radikalisme dan Intoleransi

Pemerintah Tak Main-main Atasi Ancaman Radikalisme dan Intoleransi. Untuk Pemerintah Siap Mengerahkan Segalanya Untuk Mengatasinya

HIDAYATUNA.COM, Malang – Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Ir. Arief P. Moekiyat, M.T menegaskan, pemerintah Indonesia tidak ingin main-main mengatasi masalah ancaman radikalisme dan intoleransi.

“Ancaman intoleransi dan radikalisme di Indonesia nyata. Kita harus paham ancaman ini,” katanya di Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinekaan bertajuk “Merajut Kebangsaan dalam Rangka Memperkokoh Persatuan Bangsa” di Hotel Atria, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (13/2/2020).

Dikatakan Arief, Pemerintah memandang perkembangan intoleransi dan radikalisme merupakan salah satu ancaman serius yang perlu diwaspadai bersama.

“Upaya pemerintah mengatasi radikalisme di Indonesia adalah dengan membangun kesadaran bahwa perbedaan antar manusia adalah fitrah ciptaan tuhan. Selain itu, perlunya membumikan sila-sila Pancasila. Ketiga, membangun tegaknya hukum di Indonesia,” jelas Arief.

“Ayo masyarakat Indonesia, jangan lelah mencintai Indonesia. NKRI Harga Mati,” imbuhnya.

Demokrasi di Indonesia dinilai sudah terbuka dan memberi ruang pada perbedaan pendapat. Tujuannya salah satunya adalah untuk menyegarkan semangat masyarakat dalam berbangsa. “Perbedaan itu jangan jadi benih yang bisa memecah belah persatuan kita. Harus solid,” ujar Arief.

Diskusi yang dikemas dalam forum dialog ini menghadirkan empat narasumber. Mereka adalah Abdul Zamil (Kemenag RI), Brigjen Pol Ir Hamli ME (Direktur Pencegahan BNPT), Prof Dr Marjono (Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya), dan Dr H Sukardi (Akademisi Universitas Merdeka).

Perwakilan undangan dan pejabat yang hadir juga melakukan Ikrar Persatuan yang dipimpin oleh Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Zainuddin. Ikrar tersebut berbunyi:

1. Berpegang teguh kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengaktualisasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Menjaga persatuan dalam masyarakat majemuk, agar terciptanya keharmonisan, toleransi, kerukunan dan perdamaian untuk mencapai tujuan nasional.
4. Meningkatkan harmoni sosial dan moderasi beragama dengan mengajak komponen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
5. Berpartisipasi aktif dan ikut menjaga suasa kondusif, sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkada 2020.

Pembacaan ikrar persatuan diikuti seluruh peserta diskusi kebangsaan yang berjumlah 300 orang dari berbagai unsur, termasuk mahasiswa. Semua sepakat untuk mendukung pemerintah dan bergerak bersama mengatasi ancaman radikalisme dan intoleransi. (AS/Hidayatuna.com)