Pemerintah Indonesia Desak Pembentukan Badan Pemeriksa Halal Sektor Swasta

 Pemerintah Indonesia Desak Pembentukan Badan Pemeriksa Halal Sektor Swasta

Label Halal pada produk (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM, Teheran – Pemerintah terus mendorong pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di sektor swasta. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya akan memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) dan mengembangkan industri halal di Indonesia.

“Pemerintah akan mendorong pembentukan LPH untuk memperkuat JPH. Serta upaya percepatan pengembangan industri halal,” tegas Amin saat HUT ke-33 Lembaga Pengkajian Makanan dan Obat (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (25/01/2022).

Wapres menjelaskan, LPH akan berperan penting dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal untuk produk dalam negeri. Dilansir dari IQNA, peran ini akan dilaksanakan bersama MUI dan Badan Penjaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH).

Ia berharap, LPH dapat membantu para pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal atas produknya.

“LPH yang tersebar di berbagai daerah menjadi penting untuk mendorong dan memudahkan para pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal atas produknya. Termasuk melayani lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia,” tambah Amin.

Menurutnya, dengan mendapatkan sertifikasi halal, produk UMKM dalam negeri dapat menjangkau pasar halal di tingkat global. Pemerintah sendiri terus berupaya untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi hub industri halal global pada 2024. Artinya, pemerintah perlu segera mengejar sertifikasi halal produk dalam negeri, tambahnya.

“Saat ini kita sedang berpacu dengan waktu untuk mewujudkan dua pekerjaan besar di tahun 2024, yaitu kewajiban sertifikasi halal. Untuk semua produk makanan dan minuman, serta visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia,” ujarnya.

LPH akan bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk. Hal ini guna memeriksa apakah memenuhi kriteria halal, dengan berbekal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Di mana pendirian LPH ini diungkapkan Wapres, nantinya akan diakreditasi oleh Kementerian Agama melalui BPJPH dan MUI

 

 

Sumber: en.antaranews.com

Redaksi

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two − 1 =