PBNU: Penanganan Covid-19 Tergantung Tim yang Dibentuk Presiden
Pandemi Covid-19
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Persoalan penanganan pandemi Covid-19 terletak pada kecakapan tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Persoalan penanganan pandemi Covid-19 ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini.
Menurutnya, upaya penanganan Covid-19 oleh tim tersebut harus lebih ditingkatkan lagi.
“Saya kira (tim itu) perlu tancap gas lagi. Perlu ditingkatkan. Karena kan sekarang di tengah kondisi kayak begini saja kan banyak kritik terhadap Kementerian Kesehatan yang tidak mengambil peran-peran strategis dan penting,” tuturnya kepada Republika.co.id sebagaimana dikutip Hidayatuna.com, Selasa (22/9).
Lebih lanjut ia mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 bukan soal Presiden Jokowi memberikan komando langsung atau tidak. Sebab Jokowi saat ini posisinya sebagai kepala negara.
Dibentuk atau tidak dibentuk Satgas Covid-19, kata dia, Presiden tetap bertanggungjawab mengkomandani semua kegiatan penanganan pandemi.
“Jadi, masalahnya adalah bagaimana sekarang Presiden memilih tim yang cakap di dalam menghadapi situasi yang extraordinary ini. Kalau soal Presiden menjadi komandan langsung dalam urusan ini, disuruh atau tidak disuruh, itu sudah menjadi tugasnya,” tambahnya.
“Jangan kan menghadapi Covid-19, menghadapi perang saja di Undang-Undang Dasar itu memang Presiden sebagai panglima tertinggi,” tutur dia.
Dari sisi regulasi, kata Helmy, pemerintah daerah memang punya otoritas untuk melakukan kebijakan buka-tutup di wilayahnya.
“Saya justru memandang bahwa PSBB yang dilakukan Pemda itu sangat relevan,” jelasnya.
Kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan menurutnya, sering kendor sehingga memang harus terus ditumbuhkan.
“Dan untuk kesiapan kapasitas rumah sakit tentu harus memadai, dan tenaga medis harus menjadi concern kita bersama untuk bersama-sama membantu pemerintah,” tandasnya.
