PBNU Nilai Krisis Jaminan Produk Halal Karena Ada Monopoli
HIDAYATUNA.COM, Jakarta — Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Mochammad Maksum Machfoedz menyebut bahwa krisis yang pada Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terjadi karena ada kepentingan monopoli pada dua tingkatan.
“Pertama, monopoli sertifikasi halal di Kementerian Agama (Kemenag). Kedua, monopoli fatwa halal di Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata Maksum Machfoedz dikutip Selasa (18/2/2020).
Dirinya menjelaskan, yang pertama monopoli sertifikasi halal di Kemenag adalah cacat governance. Sebab pemerintah fungsinya menjadi regulator, akreditasi lembaga, pengawasan dan pengendalian.
Ia menjelaskan, di zaman sekarang kekuasaan sudah berubah dari sentralisasi ke desentralisasi dan dari monolitik ke otonomis. Itu semua wujud dari devolution of power atau penyerahan kewenangan pusat ke daerah serta kewenangan negara ke swasta dan masyarakat.
“Lah ini malah dimonopoli, prinsipnya regulator tidak bisa menjadi eksekutor, kalau dua kekuasaan ini dijadikan satu ya regulating ya sekaligus executing, pasti tends to corrupt,” ujarnya.
KH Maksum mengatakan, yang kedua monopoli fatwa di MUI, sama sekali tidak ada nalarnya. Memangnya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya itu anak buah MUI.
Ia menegaskan, kalau modelnya monopoli dan pelaksanaannya seperti ini maka jelas akan payah masa depannya. Para perancang Omnibus Law khususnya dan perancang UU umumnya harus tahu betul asumsi yang dipakai sebagai landasan.
“Kalau salah asumsi pasti jadinya UU memble, enggak betul itu. Omnibus Law sudah seharusnya melihat perihal kesalahan yang sangat mendasar ini dan kemudian melakukan pembenahan,” ujarnya.
