PBNU: Minta Polisi Ganyang Kelompok-Kelompok Radikalisme
HIDAYATUNA.COM, Purwakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau PBNU, KH Said Aqil Sirodj mengungkapkan bahwa selama ini kepolisian dianggap kurang serius dalam menangani kelompok-kelompok penganut radikalisme yang mengancam keutuhan negara Indonesia, bahkan cenderung melakukan pembiaran.
Pernyataan ini disampaikan Kiai Said dalam sambutannya saat pembukaan Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al Muhajirin 2, Purwakarta, Jawa Barat, dengan mengusung tema “Konsolidasi Nahdlatul Ulama Menuju Muktamar ke-34”, yang dibuka oleh Wakil Presiden RI terpilih KH Ma’ruf Amin.
“Oleh karena itu dari mimbar ini, NU meminta agar kepolisian Indonesia lebih tegas lagi menghadapi kelompok-kelompok radikal, bukan hanya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia),” ungkapnya, di Purwakarta, Jumat (20/9/2019) sore.
Menurut Ketua Umum PBNU itu, kelompok-kelompok penganut radikalisme tersebut kini telah terang-terangan menghina dan memfitnah para ulama, tokoh-tokoh nasional, hingga Presiden Republik Indonesia. Ia juga berpesan agar aparat kepolisian tidak ragu dalam menindaknya.
Ia mencontohkan Nabi Muhammad saat berada di Madinah yang diberikan pesan oleh Allah agar mengusir orang-orang yang membikin keributan.
“Jadi, kelompok yang radikal ini, menimbulkan kegaduhan kesatuan NKRI (agar diusir), yang diusir terutama ideologinya, orangnya silakan masuk NU. NU sendiri dari dulu hingga kini tetap berkomitmen menjaga NKRI. Selama ada PBNU, Indonesia akan tetap utuh sampai yaumil kiyamah. Jangan lupa, PBNU Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-undang Dasar 1945,” tegasnya.
Rapat Pleno PBNU ini berisi laporan kinerja dari lembaga dan badan otonom PBNU yang kemudian ditanggapi oleh PBNU. Kemudian dilanjut dengan sidang-sidang komisi yang terbagi atas komisi program, organisasi, dan rekomendasi.
Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam satu tahun ke depan, sehingga Muktamar NU 2020 dapat terselenggara dengan baik dan program-program satu tahun mendatang fokus pada setiap provinsi.
Selain Kiai Said dan KH Ma’ruf Amin, yang menghadiri rapat pleno PBNU itu adalah Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan ribuan jamiyah Nahdlatul Ulama.
