PBB Tuntut ‘Akses Tanpa Batas’ untuk Kunjungi Wilayah Muslim Uighur Berada
Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB Tuntut ‘Akses Tanpa Batas’ untuk Kunjungi Wilayah Muslim Uighur Berada Terpencil
HIDAYATUNA.COM – Pada hari Kamis, Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM), mengatakan bahwa timnya yang sedang bersiap-siap untuk kemungkinan kunjungan pada tahun ini ke wilayah Xinjiang yang mayoritasnya berpenduduk Muslim harus diberikan ‘akses tanpa batas’.
“Kami akan berusaha menganalisis secara mendalam tentang situasi yang berhubungan dengan hak asasi manusia (yang terjadi) di China, termasuk situasi dari minoritas (Muslim) Uighur,” katanya, saat berpidato di Dewan HAM PBB di Jenewa.
Bachelet telah menyambut dengan baik undangan dari China untuk melakukan tur di wilayah tersebut, tetapi dia juga menambahkan, “Kami akan terus meminta akses tanpa batas untuk tim advance kami dalam persiapannya untuk kunjungan yang ditawarkan ini.”
China telah mendapatkan kecaman di dunia internasional atas perlakuannya terhadap Muslim Uighur, dengan para aktivis dan saksi mata mengatakan bahwa mereka mencoba untuk secara paksa mengintegrasikan kelompok-kelompok etnis Uighur di Xinjiang, yang sebagian besar adalah Muslim, dan ‘merampas kepercayaan mereka, agama Islam’.
Beijing (ibukota China), menggambarkan kamp-kamp pelatihannya di Xinjiang, dimana tempat ditahannya sekitar satu juta warga Muslim Uighur dan minoritas Muslim etnis Turki lainnya, sebagai ‘sarana pendidikan’.
Pada hari Rabu, Duta Besar China untuk PBB, Chen Xu, mengatakan bahwa dia menolak tuduhan adanya aksi penyiksaan yang terjadi di wilayah Xinjiang. Justru sebaliknya, dia mengatakan bahwa telah terjadi ‘kemajuan di lini ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia di wilayah Xinjiang’.
“Kami menantikan kunjungan dari Komisaris Tinggi Nyonya Bachelet ke China, termasuk ke wilayah Xinjiang pada tahun ini, dan kami telah bekerja sama dengan kantornya mengenai pengaturan terperinci untuk agenda kunjungannya,” katanya.
Bulan Desember 2018, adalah pertama kalinya Bachelet meminta kepada pemerintah Beijing untuk mengizinkan mereka melakukan misi pencarian fakta di Xinjiang.
Dan sebelumnya, Beijing pun mengatakan mereka akan menyambut kedatangan para pejabat dari PBB ke Xinjiang, dengan syarat bahwa mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM sendiri biasanya hanya melakukan kunjungan ke negara-negara, dengan syarat bahwa pemerintah dari negara tujuan tersebut siap menjamin kondisi-kondisi tertentu dari mereka, termasuk akses tanpa batas ke situs-situs utama yang dituju, dan hak untuk berbicara dengan para aktivis di negara itu.
