PBB: Kematian Presiden Morsi adalah ‘Pembunuhan yang Disengaja’ oleh Pemerintah Mesir
HIDAYATUNA.COM – “Morsi ditahan dalam kondisi yang hanya bisa digambarkan sebagai ‘brutal’, terutama selama lima tahun masa penahanannya di kompleks penjara Tora,” sebuah pernyataan yang didapat dari kantor komisaris tertinggi PBB dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kematiannya setelah ‘bertahan dalam kondisi yang seperti itu bisa diartikan sebagai ‘pembunuhan secara sewenang-wenang yang telah disetujui oleh negara’,” lanjut pernyataan tersebut.
Morsi, presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, meninggal pada tanggal 17 Juni lalu. ketika sedang diadili atas tuduhan yang bisa dia dan para pengamat hukum katakan mempunyai motivasi politik.
Morsi, yang tergabung dalam jamaah Ikhwanul Muslimin yang sekarang sudah termasuk dalam kelompok yang dilarang, digulingkan dalam sebuah kudeta militer pada tahun 2013 oleh Presiden Mesir saat ini, Abdel-Fattah el-Sisi, setelah sempat berkuasa selama satu tahun.
Sebuah panel independen yang beranggotakan para ahli HAM dan dipimpin oleh pelapor khusus Agnes Callamard dan Kelompok Kerja PBB dalam bidang Penahanan Sewenang-wenang, secara eksplisit telah menuduh pemerintahan Sisi sudah melanggar hak para tahanan di dalam penjara dan menyebutnya sebagai sebuah ‘kesengajaan’
Morsi telah menghabiskan hampir enam tahun waktunya di dalam sel isolasi, dimana panel tersebut mengatakan bahwa dia ‘tidak diberikan akses perawatan sama sekali untuk penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi yang dideritanya’.
Para ahli juga telah mencatat bahwa ‘pihak berwenang telah berulang kali diperingatkan’ tentang kesehatan Morsi yang memburuk hingga ‘titik dimana penyakit tersebut bisa membunuhnya’.
“Tidak ada bukti bahwa mereka (pihak berwenang) telah bertindak untuk mengatasi masalah ini, meskipun konsekuensinya sudah bisa diperkirakan,” lanjut pernyataan itu.
Hingga saat ini, masih belum ada satupun pihak berwenang Mesir yang berkomentar atas temuan para ahli tersebut.
Sejak naik ke kursi kepresidenan pada tahun 2014 lalu, pemerintahan Sisi telah melakukan penumpasan besar-besaran yang telah memenjarakan ribuan aktivis Islam, aktivis sekuler, blogger dan pelawak.
Panel independen yang berisikan pakar dari PBB itu juga telah memperingatkan bahwa ribuan tahanan sedang dihadapkan pada risiko kesehatan yang parah karena kelalaian penanganan medis selama berada di dalam penjara.
Di antara para tahanan yang mengalami kondisi serupa, adalah mantan penasihat urusan luar negeri di bawah pemerintahan Morsi, Essam el-Haddad, dan putranya Gehad el-Haddad, yang adalah kepala juru bicara Ikhwanul Muslimin.
“Kedua pria ini secara efektif sedang dibunuh oleh kondisi dimana mereka ditahan dan ditolak perawatan medisnya,” kata pernyataan itu.
Menurut Callamard dan kelompok kerjanya, perlakuan terhadap Haddad (ayah dan anak) di dalam penjara itu adalah sebuah “kesengajaan’ atau paling tidak ‘diizinkan terjadi melalui pengabaian yang sembrono atas nasib dan hidup mereka’.
“Ribuan tahanan lainnya di Mesir juga mungkin sedang mengalami risiko kematian ataupun kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi terhadap kesehatan mereka yang dikarenakan oleh kondisi penahanan yang tidak memadai dan juga ditambah lagi dengan maraknya pelanggaran proses hukum,” kata para ahli tersebut.
“Kami telah menerima laporan tentang penjara yang penuh sesak melebihi kapasitas, makanan yang tidak memadai, ventilasi udara yang buruk, dan tidak adanya akses sinar matahari. Para tahanan juga tidak mendapatkan akses kunjungan keluarga maupun perawatan medis yang mereka butuhkan,” kata pernyataan itu.
Dengan menyebut kematian Morsi sebagai sebuah ‘pelanggaran hukum’, panel independen itu merekomendasikan penerbitan penyelidikan yang tidak memihak, terhadap semua tahanan yang telah meninggal saat berada di dalam tahanan negara sejak tahun 2012.
Amr Darrag, mantan menteri kerja sama internasional di bawah pemerintahan Morsi dan seorang pejabat senior Ikhwanul Muslimin, menyambut baik atas temuan para ahli tersebut.
“Investigasi ini adalah sebuah langkah maju yang signifikan dalam meminta rezim itu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka,” katanya. (Aljazeera.com)
