Pandemi, Peluang Meningkatkan Layanan Haji, Umrah, dan Wisata Islami
HIDAYATUNA.COM – Menjawab teka-teki calon jemaah haji di seluruh Indonesia, Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan akan menggelar Ibadah Haji 2021. Pengumuman ini menyusul kebijakan sepanjang 2020 yang tak mengizinkan jemaah Indonesia berangkat ke Tanah Suci karena pembatasan akibat wabah COVID-19.
Kabar baik ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Utamanya untuk membentuk skema penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.
Otoritas penyelenggara ibadah haji di Indonesia pun berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji, umrah, dan wisata islami bagi masyarakat Indonesia.
Menanggapi hal itu, MarkPlus Islamic, bagian dari MarkPlus, Inc. menyelenggarakan Indonesia Islamic Marketing Festival (IMMF) 2021. Kegiatan ini bertajuk “Menjawab Tantangan Pandemi COVID-19, Meningkatkan Kualitas Layanan Haji, Umrah, dan Wisata Islami”.
Dr Beny Witjaksono, Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dalam IMMF virtual melalui Zoom, Senin (12/7/21) memberikan tanggapannya. Menurutnya, kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ini hendaknya menjadi jembatan dalam rangka meningkatkan pelayanan.
Hal tersebut sebagai implementasi Rencana Strategis Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji tahun 2020.
“Yang kita lihat adalah indeks kepuasan jemaah haji, sudah mencapai 85,91% meningkat 0,8% dari tahun 2018. Selain itu dana haji aman dan tumbuh dengan baik, cukup untuk memberangkatkan haji di tahun 2021,” ungkap Dr Beny, Senin (12/7/2021).
Pentingnya Peran Pemerintah
“Nah challenge-nya bagaimana? Kita harus menurunkan biaya operasional haji bersama dengan Kementerian Agama. Kemarin kita sudah bicara dengan penerbangan, bagaimana fuel-nya, bagaimana grown handling-nya. Yang terpenting dalam penyelenggaraan haji ini adalah gaining trust and confidence. Kita harus memperoleh kepercayaan dari pemerintah Arab Saudi, pelayanan apapun yang sudah kita siapkan kalau Saudi tidak menerima ya kita tidak akan berangkat,” tambah Dr Beny.
Tidak kalah penting, lanjut Dr Beny, adalah support dari government. Seringkali pihaknya memiliki jemaah haji yang lemah dan tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Banyak jamaah yang terlantar karena manajemen travel kurang maksimal.
Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, H. Khorizi HD, S.Sos MM mengungkapkan pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr.Beny, bahwa peluang ini harus diambil oleh para stakeholder.
“Menghadapi era pasca pandemi seperti ini tentu kawan-kawan penyelenggara harus bisa menanggapi dan mengambil peluang. Bagaimana ibadah umrah tidak hanya semata-mata menjadi aspek ibadah, tetapi juga menjadi aspek wisata dan aspek bisnis. Ketika kita melihat aspek wisata dan aspek bisnis itu maka banyak hal yang harus kita diskusikan, jangan sampai aspek ini menghilangkan esensi darpada aspek ibadahnya,”