OKI Tolak ‘Deal of The Century’ Trump
HIDAYATUNA.COM, Jeddah – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah mengatakan bahwa pihaknya menolak rencana ‘Deal of The Century’ di Timur Tengah yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pada hari Senin kemarin, organisasi yang beranggotakan 57 negara itu telah mengadakan pertemuan konferensi di Jeddah, Arab Saudi, untuk membahas rencana Trump tersebut. Mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ‘menyerukan kepada semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini ataupun untuk bekerjasama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apapun’.
Pertemuan yang terselenggara atas permintaan dari pemimpin Palestina itu diadakan 2 hari setelah Liga Arab menolak apa yang disebut sebagai ‘Deal of The Century’, dengan mengatakan bahwa “(Rencana) Itu tidak memenuhi hak minimum dan aspirasi dari rakyat Palestina” sebagaimana dikutip dari Aljazeera.com.
Pemimpin Palestina, yang absen selama Trump mengumumkan rencananya, telah menolak proposal tersebut jauh sebelum rencana itu dikemukakan ke ruang publik. Dia juga mengecam rencana tersebut sebagai ‘Deklarasi Balfour yang baru’, yang akan sangat menguntungkan Israel dan nantinya akan menolak hak-hak mereka (Palestina) sebagaimana negara merdeka seperti negara-negara lainnya.
Sehari sebelum pertemuan itu diadakan, OKI telah mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter bahwa ‘Pertemuan Komite Eksekutif Terbuka’ pada tingkat menteri luar negeri akan ‘membahas posisi organisasi (OKI) setelah pemerintah AS mengumumkan rencana perdamaiannya’.
Dengan negara-negara anggota yang berasal dari empat benua, OKI adalah organisasi antar pemerintah terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan populasi kolektif mencapai lebih dari 1,8 miliar.
Mayoritas negara-negara anggota OKI adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, sementara negara anggota lainnya memiliki populasi penduduk Muslim yang cukup signifikan, termasuk beberapa negara di Afrika dan Amerika Selatan. Mereka (OKI) juga memiliki lima anggota pengamat, yang termasuk Rusia dan Thailand.
