Negara-Negara Muslim Didesak untuk Perkenalkan Mata Uang Bersama
The Power Of Receh, Sebuah Refleksi (Ilustrasi/Hidaytauna)
HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta – Negara-negara Muslim dapat membentuk mata uang bersama seperti euro untuk memfasilitasi perdagangan dan perdagangan di antara mereka, saran Perdana Menteri Bangladesh.
“Akan sangat baik jika kita bisa memperkenalkan mata uang bersama setelah Uni Eropa untuk memfasilitasi perdagangan dan perdagangan di antara kita,” kata Sheikh Hasina.
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan delegasi menteri perdagangan D-8 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan Turki Mustafa Tizcu di rumah dinasnya Ganabhaban di Dhaka.
Hasina mengatakan, D-8 dibentuk bersama delapan negara mayoritas Muslim di dunia yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan perniagaan di antara mereka serta meningkatkan persahabatan untuk mengembangkan status sosial ekonomi masyarakat negara-negara tersebut.
Pengelompokan tersebut terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.
“Tujuan saya adalah memperbaiki nasib dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat umum.
Hal ini hanya mungkin terjadi bila kita mampu meningkatkan perdagangan di antara kita,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa negara-negara anggota D-8 memiliki ruang yang luas untuk mencapai hal ini.
“Jika kita bisa meningkatkan perdagangan di antara kita maka kita tidak harus bergantung pada orang lain,” katanya.
Berbicara mengenai isu Muslim Rohingya, ia mengatakan satu atau dua generasi mereka akan hilang.
Ia mengungkapkan keprihatinannya yang besar mengenai pemulangan mereka yang bermartabat ke tanah air.
“Hal ini menjadi semakin sulit dari hari ke hari, terutama karena konflik internal di Myanmar saat ini. Langkah untuk memulangkan mereka menjadi semakin sulit,” katanya.
Dia mengatakan bahwa D-8 harus bekerja sama seperti sebuah keluarga dalam perdagangan dan perdagangan dan saling memberikan bantuan teknis untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah penerapan perjanjian perdagangan preferensial (PTA) di antara negara-negara anggota D-8 dan memperluas wilayah efektivitasnya.
Dalam hal ini, Deklarasi Dhaka dibuat dan diadopsi pada pertemuan Dewan Menteri yang sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan multilateral di antara negara-negara D-8.
Delegasi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut mereka memutuskan untuk meningkatkan volume perdagangan antar negara anggota D-8 yang kini berjumlah US$ 146 miliar menjadi US$ 500 miliar pada tahun 2030.
Mereka juga mengapresiasi perdana menteri yang menjadi tuan rumah bagi warga negara Myanmar yang terpaksa mengungsi, Rohingya, dengan mengatakan bahwa D-8 dan negara-negara Muslim akan terus memberikan bantuan dan kerja sama untuk mereka.
Berbicara mengenai serangan rezim Israel di Jalur Gaza, para anggota delegasi memuji sikap Bangladesh yang mendukung rakyat Palestina. []
