Negara-Negara Eropa: Israel Tak Berhak Putuskan di mana Warga Palestina Harus Tinggal

HIDAYATUNA.COM, Eropa – Terdapat peningkatan kecaman di antara negara-negara Eropa atas usulan pejabat rezim Israel untuk melakukan relokasi paksa penduduk di Gaza.

Negara-negara Eropa telah mengalami banyak kemajuan sejak dimulainya perang tiga bulan Israel di Gaza.

Seiring dengan pendirian mereka bahwa Israel mempunyai hak untuk melakukan apa saja yang diinginkannya perlahan-lahan beralih ke arah Israel tidak punya hak seperti itu.

Kekhawatiran mengenai relokasi paksa bukanlah perkembangan baru-baru ini, namun sebenarnya dimulai dengan adanya perintah pertama bagi warga Gaza di utara untuk mengungsi ke jalur selatan hanya seminggu setelah konflik, yang dimulai pada 7 Oktober.

Serangan yang terus berlanjut tidak hanya membuat wilayah padat penduduk yang terkepung menjadi reruntuhan tetapi juga mendorong warga Gaza ke apa yang disebut sebagai zona aman didirikan oleh Israel di jalur selatan, mengakibatkan kepadatan penduduk dan serangan yang terus berlanjut di dekat titik perbatasan.

Kegagalan negara-negara Eropa terkemuka seperti Inggris, Jerman, dan Perancis dalam menyerukan gencatan senjata juga berdampak buruk pada situasi ini.

Sementara masih bisa diperdebatkan seberapa besar jeda kemanusiaan selama seminggu di Gaza pada November lalu memberikan bantuan kepada masyarakat.

Baru-baru ini, gagasan untuk mendorong perpindahan penduduk Palestina di Gaza disuarakan oleh Menteri Keamanan Nasional rezim Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dalam apa yang mereka sebut sebagai “migrasi sukarela,” mendesak negara-negara untuk menerima pengungsi Palestina.

Pernyataan Ben-Gvir dan Smotrich langsung mendapat kecaman internasional, termasuk dari Inggris, Jerman, dan Prancis.

Prancis mengutuk pernyataan para pejabat Israel yang mendorong pengungsian penduduk Palestina di Gaza, dan mengatakan bahwa Israel tidak mempunyai hak untuk menentukan nasib orang-orang di Gaza.

Inggris juga turut bersuara dengan tegas menolak usulan pemukiman kembali warga Palestina di luar Gaza.

Hal tersebut dilontarkan oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris.

Kementerian Luar Negeri Jerman juga menggarisbawahi penolakannya terhadap dislokasi penduduk Palestina di Gaza, dengan mengatakan: “Kami menolak dengan tegas pernyataan yang dibuat oleh kedua menteri tersebut.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Sebastian Fischer mengatakan masalah ini telah dibahas pada Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo November lalu.

Seruan lain juga datang dari Spanyol, salah satu negara Eropa yang blak-blakan membela warga Palestina, bergabung dengan negara-negara yang mengutuk pejabat Israel yang mendorong relokasi paksa penduduk di Gaza.

“Pemerintah Spanyol menolak pernyataan terbaru dari anggota Pemerintah Israel yang menyebutkan perpindahan penduduk di Gaza yang bertentangan dengan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari IQNA.

Meskipun hanya segelintir negara Eropa yang secara individu mengutuk seruan pejabat Israel, seorang pejabat tinggi dari 27 negara anggota blok UE mengecam seruan pemindahan orang-orang dari Jalur Gaza. []