MUI Dukung Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Pemerintahan Baru Prabowo

Khariri-Makmun: MUI Dukung Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh
HIDAYATUNA.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap gagasan pembentukan kementerian khusus yang akan menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto. MUI menilai kementerian ini diperlukan karena persoalan haji di Indonesia semakin kompleks dan membutuhkan perhatian khusus.
Wakil Sekretaris Komisi Dakwah MUI, KH. Khariri Makmun, menyatakan bahwa MUI sangat mendukung aspirasi masyarakat terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. “Kalau aspirasi yang berkembang menginginkan agar dibentuk kementerian haji dan umrah, MUI sangat mendorong,” ujar Khariri pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Khariri menjelaskan, tugas Kementerian Agama saat ini sudah sangat beragam dan berat. Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola toleransi beragama bagi enam agama yang diakui di Indonesia, serta pendidikan agama Islam mulai dari PAUD, pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi. Selain itu, Kementerian Agama juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umrah, yang setiap tahunnya selalu mendapat evaluasi dan kritik terkait berbagai aspek seperti transportasi, katering, hingga pelayanan di Armina.
“Persoalan haji ini sangat kompleks dan memerlukan fokus khusus. Setelah penyelenggaraan haji, selalu ada kritik dari pengawasan yang menilai bahwa ada kekurangan di berbagai sisi,” jelas Khariri.
Menurutnya, jika kementerian baru dibentuk, diharapkan mampu menyelesaikan masalah antrean panjang calon jemaah haji yang kini mencapai 5,6 juta orang. Ia juga berharap adanya kementerian ini akan memperkuat komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani berbagai isu terkait ibadah haji dan umrah.
“Dengan adanya kementerian khusus, komunikasi antara Indonesia dan Arab Saudi dapat lebih intensif dan masalah-masalah haji bisa diatasi lebih cepat,” ujar Khariri.