Muhammadiyah Bantah Tudingan Uang Tutup Mulut Dari Cina
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Soal isu muslim Uighur, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berpandangan posisinya terkait erat dengan masalah politik bilateral antarnegara. Hal itu ia sampaikan pada kesempatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Ia mengatakan, Muhammadiyah sebagai lembaga sosial-keagamaan di negara Indonesia tidak punya wewenang untuk mencampuri urusan negara lain. Diplomasi yang dilakukan Muhammadiyah sebatas posisinya.
“Kami telah memberi masukan kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan isu kemanusiaan di Uighur sebagaimana juga di Rohingnya, Myanmar, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan seterusnya,” kata Haedar dikutip Selasa (17/12/2019).
Setelah sebelumnya ada pemberitaan Wall Street Journal terkait adanya aliran dana Pemerintah Cina ke Muhammadiyah yang diduga sebagai “uang tutup mulut” terkait Muslim Uighur.
Artikel “How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps” di media Amerika Serikat tersebut menuduh Muhammadiyah bungkam setelah diundang Tiongkok. Muhammadiyah meminta reporter dan media bersangkutan untuk meralat dan meminta maaf.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjamin tidak ada aliran dana yang diterima Muhammadiyah. Lebih lanjut, ia Muhammadiyah tidak menerima donasi dari Pemerintah Tiongkok dalam bentuk apapun. Kunjungan PP Muhammadiyah ke Xinjiang bersama dengan NU, MUI, dan wartawan.
“Sikap Muhammadiyah tidak pernah berubah. Muhammadiyah akan terus menyampaikan sikap dan pandangannya sesuai prinsip dakwah amar makruf nahi munkar,” tutur Abdul Mu’ti.
Menurutnya, HAM itu terkait dengan urusan kemanusiaan universal. Muhammadiyah berpihak pada manusia dan kemanusiaan.
Haedar mengatakan, Muhammadiyah akan senantiasa memihak mereka yang terdhalimi atas dasar pertimbangan yang penuh tanggung jawab demi untuk perdamaian dunia dan kebaikan semesta.
“Muhammadiyah ranahnya kemanusiaan, ranah moral, sebagai kekuatan Islam. Kami suarakan tanpa mengenal perbedaan etnis, suku bangsa, dan agama,” ungkap Haedar.
Menurutnya, tidak tepat jika Muhammadiyah dituntut bertindak lebih dari wewenangnya. Muhammadiyah telah menjalankan perannya sebagai kekuatan moral force.
“PP Muhammadiyah yang pertama meminta kepada Dubes China untuk membuka akses ke Xinjiang.”
