Minta Pilkada Ditunda, Ketum PP Muhammadiyah Jelaskan Alasannya
Penundaan Pilkada 2020
HIDAYATUNA.COM – Muhammadiah dan Nahdlatul Ulama (NU) bersama kekuatan masyarakat lain sepakat mengusulkan penundaan pilkada 2020.
Penundaan pilkada 2020 tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui pernyataan sikap.
Prof Haedar Nashir mengatakan penundaan pilkada lebih bersifat memberi saran dan masukan.
Saran serius dan objektif ini disepakati atas situasi pandemi Covid-19 yang secara nyata naik.
Penundaan pilkada 2020 menurutnya untuk kepentingan bersama. Pasalnya, ketika wabah terus meluas yang rugi bangsa Indonesia.
“Apakah masukan ormas itu diterima atau tidak, tentu sepenuhnya berada dalam otoritas pemerintah, DPR dan KPU. Sarannya elegan, agar pemerintah bermusyawarah secara optimal dengan DPR dan KPU demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia,” kata Prof Haedar melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Selasa (22/9).
Lebih lanjut ia menegaskan, saran tersebut diterima atau tidak adalah sepenuhnya kearifan pemeintah, DPR, dan KPU.
Semua pihak terkait harus benar-benar seksama dan dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas segala keadaan dan konsekuensinya.
Ormas menghargai kebijakan dan usaha pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Pun dalam hal persiapan pilkada.
Namun keadaan di lapangan penting untuk dipertimbangkan. Mengingat tingginya angka kasus Covid-19 era new normal.
Rumah Sakit saat ini telah mengalami kelebihan beban. Hal ini salah satunya buah dari disiplin masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan baik dan terkonsolidasi.
“Demikian pula dengan persiapan Pilkada, pada proses awal saja ketika pendaftaran calon sudah terjadi pelanggaran protokol kesehatan, yang tidak ada tindakan. Cobalah kaji apa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada yang sarat persaingan politik tinggi dan melibatkan massa yang besar yang biasanya sulit dikendalikan,” ujarnya.
Prof Haedar mengatakan, perencanaannya biasanya baik tetapi di lapangan sering berbeda.
Ia berharap agar semuanya dipertimbangkan matang. Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi pun benar-benar terkendali secara nyata dengan pertanggungjawaban yang tinggi.
