Menkumham Sebut Tantangan Kebebasan Beragama di Indonesia Sungguh Beragam

 Menkumham Sebut Tantangan Kebebasan Beragama di Indonesia Sungguh Beragam

Mengenalkan Toleransi dan Rambu-rambunya (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Prof. Yasonna H Laoly, SH. M.Sc. PhD., menyatakan kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kekerasan terhadap kelompok aliran minoritas agama tertentu.

“Salah satu masalah yang akhir-akhir ini muncul adalah kekerasan terhadap penganut aliran minoritas dari suatu agama. Yang dipandang aliran mayoritas sudah menyimpang dari ajaran prinsip agama tersebut,” kata Yasonna.

Menkumham menegaskan, hak kebebasan beragama harus diakui sebagai hak asasi seperti tertuang dalam artikel atau pasal 18 Deklarasi Universal HAM. Pengakuan tersebut mengharuskan negara tidak dapat melarang agama atau aliran apa pun yang masuk dan berkembang di Indonesia.

Sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Hal itu Yasonna sampaikan dalam sambutan kuncinya pada webinar internasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Institut Leimena, Selasa (21/12/2021) malam.

“Adanya kekerasan terhadap kelompok aliran agama minoritas menjadi tanggung jawab negara. Untuk hadir, memberikan perlindungan, penghormatan bagi warganya termasuk masyarakat dari kelompok minoritas,” kata Yasonna kepada lebih dari 1.000 peserta webinar dari dalam dan luar negeri.

Data Kemenkumham sepanjang 2021 mencatat 13 peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang diperoleh dari 21 pengaduan masyarakat. Diantaranya, peristiwa pengeluaran keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muaro Jambi yang menganggap sesat ajaran Darut Tauhid.

Kemudian Surat Keputusan Bersama (SKB) pembatasan ajaran Hare Krisna dan Iskcon karena dianggap sesat. Lalu, polemik pembangunan gereja di Sukoharjo Jawa Tengah, pemaksaan penggunaan busana Muslim di sekolah di Padang Sumatera Barat.

Ditambah lagi, penghentian pembangunan tempat ibadah Ahmadiyah di Kabupaten Garut Jawa Barat. Penolakan pembangunan masjid Muhammadiyah oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) di Banyuwangi Jawa Timur. Terakhir, polemik pendirian gereja di Kabupaten Aceh Singkil. (rel/pit)

Redaksi

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *