Menelisik Relasi Ulama dan Elit Penguasa di Nusantara

 Menelisik Relasi Ulama dan Elit Penguasa di Nusantara

Tarbiyah Ruhiyyah Melalui Puasa Ruh, Akal, dan Jiwa (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta – Sepanjang abad ke-19 hingga memasuki abad ke-20, fenomena ulama di tanah Jawa sangat erat kaitannya dengan munculnya berbagai konflik ekonomi, sosial, politik, keagamaan yang hadir terus menerus.

Berbagai fenomena tersebut lantas melahirkan gejala atau gerakan-gerakan untuk menentang para penjajah.

Pada kondisi itu, munculah peluang bagi para ulama dan elit untuk memainkan perannya dalam mengusir kolonial sebagai bagian penting dari perjuangan masyarakat pribumi.

Sartono Kartodirjo dalam Pemberontakan Petani Banten 1888 yang dikutip oleh Ibnu Qoyim Ismail menyatakan, situasi penentangan sosial-politik pribumi terhadap koloni Belanda dilakukan oleh para pemimpin dan pemuka gerakan.

Mereka berasal dari kalangan ulama, para haji dan guru ngaji. Hal ini semakin menunjukkan bahwa ulama memiliki posisi sentral sebagai kaki tangan masyarakat untuk kembali mendapatkan hak-haknya sebagai pemilik bumi nusantara.

Hubungan ulama dan elit penguasa sebenarnya telah terjadi jauh sebelum pasukan koloni menjajah Nusantara.

Hubungan ini bisa dilacak sejak masa Kerajaan Samudera Pasai berkuasa.

Ibnu Batuta, penjelajah terbesar Arab yang mengunjungi Samudera Pasai pada 1345/1346, melaporkan bahwa Raja Samudera Pasai, Sultan Malik al-Zahir sangat gemar belajar Islam kepada ulama.

Ia menyebutkan bahwa elit kerajaan dan ulama turut terlibat dalam diskusi keagamaan.

Hubungan selanjutnya juga terjadi pada masa kerajaan Islam Jawa berkuasa, terutama pada masa Walisongo.

Sebab, kekuasaan menjadi salah satu basis penting dalam dakwah Islam di Nusantara.

Penting untuk diketahui bahwa peran terbesar ulama di Nusantara masa pra-kolonial dibangun melalui institusi hukum atau yang disebut dengan kadi.

Lembaga atau jabatan kadi membentuk salah satu kedudukan penting ulama dalam sistem peradilan, yang memberi mereka peluang memiliki otoritas keagamaan.

Penerapan lembaga kadi ini bisa terlihat pada sistem pemerintahan Kerajaan Aceh dan Banten.

Bahkan Kerajaan Aceh memiliki lembaga resmi ulama satu-satunya yang disebut Syaikhul Islam.

Sementara itu, peran ulama pada masa pemerintahan Kerajaan Islam di Jawa biasa disebut dengan penghulu atau pengulu.

Penghulu memiliki fungsi yang inheren sejak awal terbentuknya kerajaan Islam di Nusantara.

Penghulu tercatat memiliki peran penting pada kerajaan-kerajaan Islam Jawa.

Contoh, pada masa Kerajaan Demak, raja berfungsi sebagai pemimpin negara, pemimpin militer, dan pemimpin agama.

Ketiga fungsi ini harus diwakili oleh masing-masing tiga petinggi kerajaan, yaitu patih (perdana menteri), adipati (pemimpin militer), dan pangulu (pemimpin agama).

Dalam Serat Wadu Aji (serat atau kitab yang menjelaskan tentang terminologi yang digunakan dalam administrasi keraton) disebutkan bahwa penghulu adalah pemimpin tertinggi dalam jabatan keagamaan kerajaan.

Penghulu menjadi penasihat spiritual Islam yang tugasnya terbatas pada persoalan ritual Islam dan personal. Karenanya, gelar penghulu erat dengan jabatan imam masjid.

Selain masalah spiritual kerajaan, penghulu juga merambah dalam masalah politik, serta memiliki peran sebagaimana kadi atau syaikhul Islam.

Pada saat yang sama, ia juga menjadi elemen penting dalam penciptaan kehidupan keagamaan dan pelaksanaan tugas-tugas Islam di dalam kerajaan.

Tugas utama mereka adalah mengangkat, atas nama raja, ulama yang akan diperbantukan sebagai kepala desa perdikan, yang dianggap sebagai benih pesantren.

Dari paparan tersebut maka dapat dipahami bahwa ulama dengan berbagai penamaan seperti kadi atau penghulu, memiliki kedudukan sentral yang mapan dalam institusi kerajaan.

Hal ini menunjukkan adanya relasi yang erat antara ulama dan kekuasaan masa kerajaan Islam Nusantara.

Dalam perkembangannya, peran ulama dari kedudukan politik kekuasaan pada akhirnya turut dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Hal ini ditandai dengan munculnya desa perdikan sebagai cikal bakal tumbuhnya pesantren-pesantren di Jawa.

Di Aceh, wadah pendidikan ini dikenal dengan dayah, sementara di Sumatera Barat dikenal dengan surau.

Desa perdikan menjadi salah satu basis masyarakat sekitar untuk mempelajari ajaran Islam lebih intim dengan para ulama yang telah diberi mandat oleh kerajaan.

Pada masa Kerajaan Mataram, regulasi persoalan keagamaan menjadi aspek penting di kerajaan.

Ricklef dalam The History of Indonesia yang dikutip oleh Zainun Milal Bizawie menyatakan bahwa Sultan Agung cenderung anti pesisir, tapi ia tidak anti Islam.

Hal ini terbukti dengan gagasannya untuk mengubah kalender Jawa dari Matahari Saka Hindu ke kalender campuran bulan Islam-Jawa (Anno Javanico).

Raja-raja Mataram mengangkat para ulama yang dikhususkan untuk desa-desa tertentu.

Tugas para ulama  ini antara lain untuk menjaga makam elite kerajaan dan bangsawan, mengajarkan Islam, dan mengordinir kegiatan keagamaan di masjid-masjid desa.

Pesantren dan Otoritas Ulama

Di desa perdikan, ulama mendirikan pesantren yang terdiri dari sebuah masjid, sebuah rumah untuk keluarganya, dan sebuah asrama bagi para santri.

Di pesantren, ulama mengajarkan Islam kepada para santri seputar pelajaran yang berkaitan dengan praktik ritual, bahasa Arab, teologi hingga sufisme.

Kehadiran pesantren di desa perdikan yang didukung oleh para raja tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai visi utama para raja dalam mengawal tata Negara (najaga tata tentreming praja), yang mana agama memegang peran penting sebagai sebuah cara vital bagi keseimbangan dan karenanya harus dimasukkan sebagai tujuan pemerintahan.

Melihat hal tersebut, maka melalui pesantren inilah, otoritas ulama dibangun, yang membuat mereka memperoleh posisi kuat sebagai pemimpin masyarakat bagi kaum muslim yang tinggal di pedesaan.

Jajat Burhanudin dalam Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia memaparkan bahwa dalam kondisi ini, pesantren muncul sebagai pusat perumusan Islam yang sebangun dengan pandangan-pandangan kultural masyarakat desa.

Lebih lanjut, hal itu berlangsung dalam suatu cara di mana ulama pesantren menawarkan sebuah alternatif atau lebih tepatnya pelengkap bagi bentuk kehidupan sosial dan kultural yang ada dalam masyarakat.

Salah satu pesantren yang memiliki peran penting adalah Pesantren Tegalsari.

Pesantren ini secara resmi didirikan sebagai sebuah desa perdikan masa pemerintahan Pakubuwono II (1726-1749) di Kerajaan Mataram.

Pesantren ini menjadi sebuah pesantren yang terkenal di Jawa.

Pesantren ini menjadi salah satu pusat penting bagi pengajaran Islam di mana santri datang untuk belajar pengetahuan tinggi Islam.

Maka tidak heran jika pesantren Tegalsari menjadi tempat penting bagi pengajaran Islam untuk elit politik dan keluarga kerajaan Mataram.

Oleh karena itu, desa perdikan dianggap memiliki kontribusi besar bagi masyarakat baik dalam bidang keagamaan, sosial, bahkan ekonomi. []

Toifah Faqoth

Penulis yang biasa disapa Toifah, dari Yayasan Mata Air Hikmah Yogyakarta. Dapat dihubungi melalui sosial media Instagram: @toifah.faqoth atau Facebook toifah faqoth.

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *