Larangan Penerbitan Visa untuk 13 Negara Muslim dan Afrika Dicabut
HIDAYATUNA.COM, Washington – Dalam rangka memenuhi janji politiknya, presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara resmi mencabut larangan penerbitan visa. Larangan tersebut tepatnya yang diberlakukan untuk 13 negara mayoritas Muslim dan Afrika.
Dengan penghapusan ini, maka kini 13 negara yang sempat dibanned oleh Donald Trump bisa kembali mengajukan penerbitan visa. Pengumuman pencabutan dini diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Senin (8/3) kemarin.
Dimana kini pemohon visa AS yang sempat ditolak karena larangan perjalanan semasa kepemimpinan Trump dapat kembali mengajukan aplikasi baru.
Sebelumnya pada hari pertama menjabat tepatnya pada 20 Januari lalu, Biden membatalkan apa yang disebut larangan Muslim Trump. Biden menilai kebijakan Trump tersebut dianggap sebagai tindakan yang telah menodai hati nurani nasional negara AS.
“Pelamar yang ditolak visa sebelum 20 Januari 2020, harus mengajukan aplikasi baru dan membayar biaya aplikasi baru.” Demikian ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dilansir dari Kontan, Selasa (9/3/2021).
Mereka yang ditolak pada atau setelah 20 Januari 2020, lanjut dia. Dapat meminta pertimbangan ulang tanpa mengajukan kembali aplikasi mereka dan tidak perlu membayar biaya tambahan, kata Price.
Pelamar yang dipilih dalam undian visa keberagaman sebelum tahun fiskal saat ini dilarang oleh undang-undang AS untuk mendapatkan visa. Jika mereka belum mendapatkannya, katanya.
Lotre keberagaman ini bertujuan untuk menerima imigran dari negara-negara yang biasanya tidak diberikan banyak visa.
Berdasarkan data Departemen Luar Negeri, sejak Desember 2017, setelah versi revisi dari larangan perjalanan asli diberlakukan oleh Mahkamah Agung AS. Sekitar 40.000 orang telah dilarang memasuki Amerika Serikat di bawah larangan tersebut.
Selama pemerintahan Trump, beberapa negara ditambahkan dan yang lainnya dihapus dari daftar. Pada akhir masa kepresidenan Trump, larangan tersebut berlaku untuk Myanmar, Eritrea, Iran, Kyrgyzstan, Libya, Nigeria, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Tanzania, Venezuela, dan Yaman.
