Kisah Amru bin ‘Ash Bebaskan Pajak Kelompok Qibti Mesir
Kisah Amru
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Sejarah mencatat bahwa keteladanan sikap toleran dan kooperatif para pemimpin Islam pada masa dahulu telah dilakukan. Salah satunya sikap toleran dan kooperatif yang ditunjukkan oleh seorang sahabat Nabi, yakni Amru bin ‘Ash.
Dimana dalam kisahnya, Amru bin ‘Ash pernah mengusulkan kepada Umar bin Khattab untuk membebaskan pajak kepada kelompok non-muslim dari kalangan Qibti, Mesir.
Hal ini sebagaimana riwayat yang dikisahkan ulang Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga mantan Wakil Menteri Agama, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar dalam sebuah kolomnya.
“Amru ibn ‘Ash didatangi oleh orang-orang non-muslim Qibti yang mengusulkan agar wilayah-wilayah penting yang dilalui perahu-perahu yang membawa kebutuhan pokok ke kota Mekah dan Madinah juga dibebaskan dari pajak,” ungkap Nasaruddin Umar.
Dari situlah kemudian, Amru bin ‘Ash kemudian menyurati Umar agar usul pembebasan pajak dilakukan kepada kelompok masyarakat tersebut.
“Kemudian Umar menjawab setuju akan pembebasan pajak tersebut,” jelasnya.
Dari kisah Nasaruddin Amru bin ‘Ash ini menunjukkan bagaimana para pemimpin Islam pada masa lampau tidak kaku.
Mereka memiliki sikap akomodatif, kooperatif dan toleran kepada kelompok non muslim, sebagaimana perundingan dengan kelompok Qibti Mesir.
Sebagai informasi, sosok Amru bin ‘Ash adalah potret panglima perang Islam yang tangguh. Ia merupakan sosok “Pembebas Mesir”.
Dimana ia berhasil membebaskan Mesir dari cengkraman dua kerajaan besar yang menjajah negeri itu dan membebaskan praktik perbudakan imperium Persi dan Romawi.
Mesir sendiri, ketika pasukan perintis tentara Islam memasuki wilayahnya, merupakan jajahan dari Romawi. Sementara perjuangan penduduk untuk menentangnya tidak membuahkan hasil apa-apa.
Maka tatkala dari tapal batas kerajaan-kerajaan itu bergema suara takbir dari pasukan-pasukan yang beriman, mereka pun menemukan kebebasannya.
Amru bin Ash bersama pasukannya merintis serta membuka jalan bagi Mesir agar dapat mencapai tujuannya dengan kebenaran dan mengikat norma dan peraturan-peraturannya dengan keadilan.
