Ketua PBNU Tegaskan NU Tak Bisa Didekte Cina Soal Uighur
HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas membantah adanya kucuran dana dari Cina yang turun untuk NU.
Hal ini disampaikan Robikin dalam menanggapi laporan laman daring The Wall Street Journal (WSJ) dengan judul “How China Persuaded On Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps” yang diterbitkan pada Rabu (11/12).
Ia menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa didekte oleh siapapun dalam bersikap. Sikap ini termasuk soal isu hak asasi manusia terkait etnis Uighur.
“Soal adanya dana yang mengalir ke NU, saya sampaikan bahwa tidak ada dana itu. Dan NU tidak bisa didekte dan dikendalikan oleh siapapun, termasuk China,” ujar Robikin dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (14/12/2019).
Menurut laporan dari WSJ, dijelaskan bahwa Cina mengucurkan dana untuk ormas-ormas Islam di Indonesia. Isu Uighur mencuat usai sejumlah organisasi HAM Internasional merilis laporan yang menuding China menahan satu juta Uighur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.
Dalam laporan tersebut Pemerintah Cina membiayai berbagai tokoh ormas termasuk NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang. Hal itu, menurut WSJ, terlihat dari perbedaan pendapat para tokoh senior NU dan Muhammadiyah soal dugaan persekusi Uighur sebelum dan setelah kunjungan ke Xinjiang.
Robikin mengungkapkan, data-data yang diperoleh dari NU di Uighur, adalah kegiatan pelatihan vokasi untuk pembedayaan masyarakat Uighur. Menurut dia, kamp itu justru dibuat untuk menjauhkan mereka Uighur dari ekstrimisme dan radikalisme yang tercipta di Xinjiang.
“Tidak ingin warganya terpengaruh paham itu, China pun mengatasinya dengan melatih warga dengan skill di kamp vokasi tersebut,” kata Robikin.
