Kampung Demokrasi KPU Balikpapan Penepis Isu Intoleransi
HIDAYATUNA.COM, Balikpapan – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Balikpapan membentuk Kampung Demokrasi sebagai upaya pencegahan terjadinya terjadinya segala pelanggaran dalam Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan tahun ini.
“Kampung Demokrasi (dibentuk) karena adanya isu politik yang cukup besar,” ucap Komisioner KPU Balikpapan, Syahrul Karim, Kamis (12/3/20).
Menurut Syahrul keberadaan Kampung Demokrasi ini diharapkan dapat menepis berbagai bentuk pelanggaran yang rawan terjadi dalam pemilihan umum sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 nantinya dapat terlaksana secara demokratis. Isu-isu yang rawan terjadi di antaranya persinggungan antar suku, Ras dan Antar Golongan (SARA) serta Intoleransi.
“Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merilis indeks kerawanan pemilu di kota Balikpapan masuk dalam kategori sedang,” tambah Syahrul.
Kampung demokrasi rencananya akan dirilis 11 April 2020 mendatang di enam kecamatan. Ia berharap itu dapat menjadi alat penggerak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik sesuai etika dan peraturan yang berlaku.
Menurut Syahrul keberadaan Kampung Demokrasi ini diharapkan dapat menepis berbagai bentuk pelanggaran yang rawan terjadi dalam pemilihan umum sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 nantinya dapat terlaksana secara demokratis. Isu-isu yang rawan terjadi di antaranya persinggungan antar suku, Ras dan Antar Golongan (SARA) serta Intoleransi.
“Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merilis indeks kerawanan pemilu di kota Balikpapan masuk dalam kategori sedang,” tambah Syahrul.
Ada pun kampung demokrasi tersebut dibentuk di enam kecamatan. Ia berharap itu dapat menjadi alat penggerak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik sesuai etika dan peraturan yang berlaku. (AS/Hidayatuna.com)
