Iran Luncurkan ‘Kembali Polisi Moral’, Aktivis: Bentuk Opresi Terhadap Perempuan
Mengapa Sunat Perempuan Tidak Perlu? (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA.COM, Iran – Iran telah meluncurkan kembali patroli yang disebut polisi moralitas atau polisi moral ketika pihak berwenang meningkatkan upaya mereka untuk menegakkan aturan jilbab wajib negara.
Saeid Montazeralmahdi, juru bicara pasukan penegak hukum Iran, mengkonfirmasi pada hari Minggu bahwa polisi moral tersebut adalah patroli polisi sekarang beroperasi dengan berjalan kaki dan dengan kendaraan untuk menindak orang-orang yang dianggap tidak pantas di Republik Islam tersebut.
Montazeralmahdi mengatakan polisi berharap semua orang menyesuaikan diri dengan kode berpakaian yang diterima sehingga petugas akan memiliki lebih banyak waktu untuk menangani misi penting polisi lainnya.
Para petugas bertugas memperingatkan perempuan, dan terkadang pria, untuk memperbaiki cara mereka berpakaian.
Ini bisa berkisar dari memerintahkan perempuan untuk menyesuaikan jilbab hingga menuntut ganti pakaian hingga sesuatu yang lebih longgar dan dianggap lebih pantas.
Perempuan yang dianggap melanggar aturan bisa ditangkap dan dibawa ke apa yang disebut fasilitas pendidikan ulang yang dijalankan oleh polisi.
Kabar tersebut muncul 10 bulan setelah Mahsa Amini, 22, meninggal dalam tahanan polisi setelah ditahan atas dugaan pelanggaran aturan berpakaian.
Kematiannya memicu protes massa di seluruh negeri yang berlangsung selama berbulan-bulan di mana sebagian besar polisi moralitas absen dari jalan-jalan Iran .
Setelah protes, pihak berwenang Iran sebagian besar menahan diri dari metode yang sangat konfrontatif dalam menegakkan hukum jilbab wajib yang diberlakukan tak lama setelah revolusi Islam 1979 di negara itu. Pendekatan itu tampaknya bergeser secara bertahap.
Selama beberapa bulan terakhir, polisi telah menggunakan kamera pengintai untuk mengidentifikasi pelanggar hijab yang diberi peringatan, denda atau dikirim ke pengadilan.
Orang-orang yang ditemukan melanggar kode berpakaian saat berada di kendaraan mereka dapat disita mobilnya.
Keputusan pemerintah Iran tersebut mendapat banyak kritikan terutama dari para aktivis. Mereka menganggap bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk opresi terhadap perempuan. []
