Ilhan Omar Desak AS Tindak Diskriminasi Anti-Muslim di India
Joe Biden (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA, India – Seorang anggota kongres Muslim AS, Ilhan Omar mendesak salah satu diplomat paling senior, Presiden Joe Biden, Rabu (6/4/2022). Desakan itu berupa dukungan AS untuk India, mengingat apa yang dia katakan adalah kampanye lama melawan minoritas Muslim di negara itu.
Ilhan Omar secara langsung bertanya kepada Wendy Sherman, wakil menteri luar negeri Biden. Bagaimana dukungan AS untuk pemerintah Perdana Menteri India, Narendra Modi “mempromosikan wilayah yang bebas dan terbuka”?
Ilhan Omar juga melayangkan desakan untuk mengecam apa yang dia sebut sebagai keengganan mengkritik pemerintahannya secara terbuka.
“Seberapa besar pemerintahan Modi harus mengkriminalisasi tindakan menjadi Muslim di India agar kami dapat mengatakan sesuatu? Apa yang diperlukan bagi kami untuk secara lahiriah mengkritik tindakan yang dilakukan pemerintahan Modi terhadap minoritas Muslimnya?” tanyanya.
Sherman mengatakan, dia setuju bahwa pemerintah harus membela “untuk setiap agama, setiap etnis, setiap ras, setiap kualitas keragaman di dunia ini.”
Omar dengan cepat membalas: “Saya berharap kita berlatih berdiri tidak hanya untuk musuh kita, tetapi juga untuk sekutu kita.”
“Tentu saja,” kata Sherman, sembari mengatakan AS telah menyuarakan keprihatinannya. Ia mengungkapkan bahwa ia turut prihatin atas catatan hak asasi manusia India secara langsung dengan para pejabat New Delhi.
Muslim India telah menyaksikan penurunan hak untuk mempraktikkan keyakinan mereka. Menurut beberapa kelompok hak asasi internasional, peristiwa itu terletak di bawah pemerintahan Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) sayap kanannya.
Human Rights Watch melaporkan prasangka diskriminasi BJP pada tahun 2021. Menurut dugaan, mereka “menyusup ke lembaga independen, seperti polisi dan pengadilan, memberdayakan kelompok nasionalis untuk mengancam, melecehkan, dan menyerang minoritas agama dengan impunitas.”
Disebutkan bahwa Modi dan BJP telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang “secara sistematis mendiskriminasi” umat Islam.
Sumber: tribun.com.pk/IQNA
