Cancel Preloader

Hukum Perempuan Terjun di Ranah Politik dalam Alquran

 Hukum Perempuan Terjun di Ranah Politik dalam Alquran

Ilustrasi/Hidayatuna

Digiqole ad

HIDAYATUNA.COM – Berbicara tentang kaum perempuan tidak ada habis-habisnya. Mereka diciptakan begitu spesial dengan berbagai peran dan talenta yang dimiliki oleh kaum perempuan.

Dengan begitu perempuan pantas menyandang gelar double burden. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat baik dalam ranah domestic ataupun Publik.

Berbicara tentang politik adalah ajang di mana wakil rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat untuk memajukan bangsa. Di Indonesia sendiri tentang hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk politik terangkum dalam pasal 28 UUD 1945.

Dengan potensi dan kualitas yang dimiliki perempuan, tidak ada alasan bagi laki-laki untuk membatasi peran politik kaum hawa. Dalam lintasan sejarah Islam, perempuan mempunyai dan memiliki penting.

Perempuan mampu aktif memperjuangkan posisi dan status yang egaliter. Bahkan Alquran mengabadikan sosok Ratu Balqis di negeri Saba’ yang dianugerahi kemampuan dan kekayaan Negara yang melimpah.

Mengapa Perempuan Sulit Terjun ke Ranah Politik?

Penolakan kaum permpuan terjun di ranah politik salah satunya dipengaruhi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Ia menyatakan ”tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”.

Hadis tersebut seringkali dipahami secara tekstual tanpa melihat asbab al-wurudnya sehingga mengakibatkan pemahaman yang tidak tepat. Hal itu menimbulkan asumsi bahwa bila perempuan memegang kekuasaan atau menjadi pemimpin dalam suatu sistem maka suatu Negara tidak akan makmur.

Secara lebih gamblang, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut melengkapi kisah raja Kisra yang merobek surat Nabi Saw. Kemudian mati dibunuh oleh anak laki-lakinya. Selanjutnya anak tersebut mati diracuni oleh saudaranya sehingga kekuasaan di pegang oleh perempuan bernama Bauran bin Syiruyah ibn Kisra.

Tidak hanya Ibnu Hajar, Fatima Mernissi melontarkan pendapatnya. Ia menilai hadis tersebut tidak masuk akal bila ditelaah melalui kajian sosio-historis. Mernissi mencoba mengkritisi asbab al wurudnya yakni Aisyah ketika menjadi pemimpin perang Jamal dengan kelompok Ali bin Abi Thalib,

Abu Bakrah menolak bergabung menjadi sekutu kelompok Aisyah. Dengan diplomastis ia menjawab: “Sungguh (Anda) Aisyah adalah ibu kami dan memiliki hak yang besar di hadapan kami, tapi saya pernah mendengar Nabi bersabda bahwa: tidak akan Berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”.

Pemahaman Sempit Tentang Perempuan

Pertanyaanya kritis dari Mernissi, mengapa Abu Bakrah terbimbing untu menggali kembali ingatannya terhadapa Sabda Nabi sekitar 25 tahun tersebut?

Padahal Abu Bakrah sudah bermaksud untuk bergabung bersama Aisyah untuk menuntut Ali mengadili para tersangka pembunih Usman bin Affan.

Tidak hanya dalam Hadis di atas, larangan perempuan terjun di ruang di ruang publik (politik) yakni berdasarkan surah al-Ahzab [33]:33. Ayat tersebut menegaskan tempat yang cocok untuk kaum perempuan adalah di rumah.

Selain hal di atas, larangan kaum perempuan terjun di ranah public adalah stigma miring masyarakat. Dipandangan mereka, perempuan itu tempatnya di kasur, sumur dan dapur. Hal ini merupakan pemahaman yang kurng tepat untuk di adopsi.

Oleh karena itu, Amina Wadud Muhsin mengatakan pada dasarnya bukan ayat-ayat Alquran. Namun penafsiran nash tersebut yang memunculkan pemahaman sempit terhadap hak-hak kaum perempuan.

Politikus Perempuan Tercantum di Alquran

Menurut Quraish Sihab, seorang ulama kondang dan tokoh mufassir Indonesia, bolehnya perempuan berpolitik terdapat dalam surah al-Taubah.

“71 bahwa dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (menegerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat. Menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan bisa menjadi penolong. Yakni dengan cara amar ma’ruf nahi munkar terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Otomatis ketika perempuan include di dalam ranah politik maka amar ma’ruf nahi munkar akan terwujud.

Oleh karena itu, kita harus pandai dan cermat memahami nash khususnya tentang peremuan. Perempuan boleh bergelut di ranah public khususnya politik tetapi ia juga harus tau batasnay dan tugasnya sebagai madrasah al-ula bagi anak-anaknya.

Perlu juga diketahui bahwa ketika perempuan bergelut dalam ranah politik hal yang paling urgen adalah ia mendapat izin dari suaminya.

Nafilah Sulfa

Nafilah Sulfa

https://hidayatuna.com/

Penulis adalah santri aktif Pondok Pesantren Ziyadatut Taqwa Pamekasan Madura, dan Mahasiswi Ilmu Alquran dan Tafsir semester akhir di IAIN Madura. Pegiat kajian Feminisme.

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

sixteen + 17 =