Hamas Peringatkan Rezim Israel tentang Pelanggaran Al-Aqsa di Bulan Ramadhan
Hamas Peringatkan Rezim Israel tentang Pelanggaran Al-Aqsa di Bulan Ramadhan (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta – Gerakan perlawanan Hamas Palestina telah memperingatkan rezim Israel terhadap “pelanggaran” di kompleks Masjid al-Aqsa selama bulan suci Ramadhan mendatang di tengah ketegangan baru di wilayah pendudukan.
Salah al-Aruri, wakil kepala biro politik Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa risiko eskalasi sepenuhnya “bergantung pada pelanggaran pendudukan Israel di seluruh Palestina dan di Masjid al-Aqsa” di al-Quds Timur.
Setiap upaya rezim Tel Aviv untuk “memaksakan” kebijakannya di situs suci titik nyala selama bulan puasa Ramadhan akan ditanggapi dengan “reaksi rakyat kami,” tambahnya.
Ramadhan sering bertepatan dengan meningkatnya kekerasan antara warga Palestina dan Israel, khususnya di Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam.
Di bawah perlindungan pasukan rezim Israel, para pemukim dengan kejam menyerbu Al-Aqsa selama Ramadhan, menyerang jamaah Palestina di dalam kompleks.
“Hamas memantau dengan cermat langkah-langkah yang diambil [oleh Israel] untuk menduduki al-Quds. Kesabaran kami hampir habis,” kata Aruri, menekankan bahwa kelompok yang berbasis di Gaza tidak memiliki rencana untuk memulai eskalasi.
Kembali pada bulan Januari, menteri keamanan sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir memasuki halaman Masjid al-Aqsa dalam langkah yang sangat provokatif.
Palestina mengutuk intrusi sebagai pelanggaran hukum internasional dan status quo sejarah al-Aqsa.
Kunjungan Yahudi ke al-Aqsa diizinkan, tetapi ibadah non-Muslim dilarang menurut kesepakatan yang ditandatangani antara Tel Aviv dan pemerintah Yordania setelah pendudukan Israel di al-Quds Timur pada tahun 1967.
Juga dalam sambutannya, Aruri mendesak warga al-Quds untuk melawan kebijakan yang diambil oleh Ben-Gvir dan pejabat Zionis lainnya, termasuk penghancuran rumah Palestina dan pendudukan tanah mereka.
Ia juga mengatakan bahwa api perlawanan belum padam di Tepi Barat, melainkan semakin meluas cakupannya.
“Hamas berdiri di belakang, mendukung dan menyetujui setiap tindakan perlawanan yang terjadi di Tepi Barat,” tambahnya, menyerukan pembentukan komite rakyat di wilayah yang terkurung daratan untuk menangani pemukim dan mendukung desa dan kota Palestina.
Ketegangan meningkat di wilayah pendudukan sejak akhir Desember 2022, ketika Benjamin Netanyahu kembali berkuasa sebagai kepala kabinet paling kanan rezim pendudukan. []
