Ganti ‘Islam Radikal’ ke ‘Ekstrim Kanan’, Syaifullah: Hubungan Ulama dan Pemerintah Tidak Rusak
HIDAYATUNA.COM, Jakarta — Untuk merespons Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V, Ketua DPP Persatuan Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha meminta agar Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi istilah ‘Islam Radikal’ yang dilekatkan pada kelompok Islam tertentu.
Selain itu, menurutnya, istilah lain selain Islam Radikal diperlukan agar hubungan antara pemerintah dan ormas Islam ke depannya tetap terjalin dengan baik.
“Istilah lain yang lebih santun dengan istilah ‘Ekstrem Kanan’ sebagai sebuah istilah yang pernah digunakan oleh presiden Sukarno dan Soeharto,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2019).
Ia bahkan menilai hubungan Presiden Jokowi selama ini dengan umat Islam di Indllonesia sendiri sudah terjalin dengan baik. Meski demikian, ia tidak bisa menafikkan masih ada beberapa kelompok Islam tertentu yang tidak memberikan sambutan positif terhadap Jokowi saat Pilpres berlangsung sampai saat ini.
Dengan melihat persoalan itu, ia menyatakan sudah sepatutnya pihaknya sebagai partai berbasis agama meminta kepada Jokowi untuk memperbaiki hubungan tersebut. Hal itu bertujuan agar pelbagai program yang dirancang pemerintah dapat berjalan baik dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
“Agar visi-misi dan program Presiden bisa berjalan dengan baik dan sukses,” ungkapnya.
Di sisi lain, memang, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi membawa isu penangkalan radikalisme di Indonesia ke Sidang Badan Eksekutif Konferensi Menteri Agama, Wakaf, dan Urusan Islam. Forum internasional itu digelar di Amman, Yordania pada Kamis (12/12/2019) lalu.
Wamenag itu mengatakan dunia Islam menghadapi tantangan besar dari internal dan eksternal. Dia menyebut beberapa tantangan yaitu ancaman ekstremisme dan terorisme, serta fenomena Islamofobia.
“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat serius dalam upaya penanggulangan ancaman radikalisme dan ekstremisme serta komitmen meneguhkan moderasi beragama,” tukas Wamenag dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/12/2019).
