Cancel Preloader

Dinilai Ancam Kebebasan Sipil, RUU Antiterorisme Filipina Tuai Protes

 Dinilai Ancam Kebebasan Sipil, RUU Antiterorisme Filipina Tuai Protes
Digiqole ad

HIDAYATUNA.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme Filipina terus menuai protes dari masyarakat Filipina. RUU Antiterorisme baru tersebut diduga akan mengekang kebebasan sipil dan membungkam kelompok oposisi jika disahkan.

Jumat, 12 Juni 2020 gelombang protes dilangsungkan oleh para aktivis di Manila, ibu kota Filipina. Para aktivis turun ke jalan meskipun aparat kepolisian telah memperingatkan bahwa mereka dapat ditangkap karena menggelar perkumpulan dalam jumlah besar ketika negara tersebut masih berjibaku dengan pengendalian penyebaran Covid-19.

“Mereka tidak bisa membohongi kita dengan mengatakan bahwa RUU ini ditujukan untuk menangani teroris, karena pada kenyataannya ini ditujukan terhadap kita yang memprotes dan membangkang,” kata Neri Colmenares, seorag partisipan aksi yang juga pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat negara itu, dilansir dari VOA, Sabtu (13/6/20).

Sebelumnya RUU Antiterorisme tersebut telah dikirim Kongres untuk ditandatangani Presiden Rodrigo Duterte sehingga sah menjadi undang-undang. Namun banyak pihak menilai RUU tersebut memuat aturan yang di antaranya polisi dapat menahan tersangka hingga 24 hari tanpa mengenakan dakwaan, dan memberi dewan antiterorisme pemerintah kewenangan untuk menyatakan individu atau kelompok sebagai tersangka teroris sehingga bisa menahan dan mengawasinya.

RUU Antiterorisme tersebut sebetulnya dibentuk mengingat masih adanya ancaman terorisme di negara tersebut yang terus berlanjut termasuk dari kelompok militan Abu Sayyaf, sehingga memerlukan aturan yang dapat menjadi landasan penanganan kasus tersebut.

Jika disahkan menjadi UU, RUU tersebut akan berlaku menggantikan UU Antiterorisme Tahun 2007, yang dikenal sebagai Human Security Act yang selama ini jarang digunakan karena dapat menjerat penegak hukum dengan denda yang besar apa bila keliru menahan tersangka terorisme.

Namun kini para aktivis berpendapat adanya pelanggaran konstitusi dalam RUU baru yang membatasi penahanan tidak lebih dari tiga hari bila tidak ada dakwaan yang jelas. Mereka juga mengatakan, UU itu bisa disalahgunakan untuk membungkam siapa saja yang mengkritisi atau melawan pemerintah.

Tentangan terhadap RUU itu juga muncul dari gereja-gereja Katolik, Asosiasi Pengacara Filipina, kelompok-kelompok HAM dan bahkan sejumlah pejabat PBB.

Redaksi

Redaksi

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

17 − fifteen =